Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti persoalan pembubaran nonton bareng (nobar) film 'Pesta Babi' karya Dandhy Laksono dan kawan-kawan yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi. Pernyataan ini disampaikan Puan dalam konferensi pers usai rapat paripurna di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 12 Mei 2026.
Puan Dengar Isi Film Sensitif
Puan mengaku telah mendengar kabar mengenai pembubaran nobar film 'Pesta Babi'. Ia juga mendapatkan informasi bahwa isi dan judul film tersebut tergolong sensitif. "Terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif," ujar Puan.
Meskipun demikian, Puan mengaku belum mengetahui secara mendalam mengenai konten film tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa DPR akan mengambil langkah untuk menindaklanjutinya. "Apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR," kata dia.
Antisipasi yang Tepat, Bukan Pembubaran
Menurut Puan, jika isi film tersebut dinilai tidak baik, maka harus diantisipasi. Namun, ia menekankan bahwa antisipasi yang dilakukan haruslah tepat dan bijaksana, bukan dengan cara membubarkan acara. "Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga. Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait untuk meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut," jelasnya.
Pembubaran di Beberapa Kampus
Sebelumnya, nobar film 'Pesta Babi' di sejumlah kampus di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dibubarkan. Pembubaran pertama terjadi di Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram pada Senin, 27 April 2026. Selanjutnya, pada Kamis malam, 7 Mei 2026, pihak rektorat Universitas Mataram (Unram) juga membubarkan acara serupa. Pembubaran juga dilakukan oleh Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram pada Jumat malam, 8 Mei 2026.
Tanggapan Pemerintah NTB
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB, Surya Bahari, mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Undikma dan Unram terkait pembubaran tersebut. Menurutnya, langkah pembubaran diambil oleh pihak kampus dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul jika acara tetap dilanjutkan. "Kalau dibiarkan kan nanti dampaknya luar biasa kalau memang dibiarkan. Kami dengan Undikma sudah koordinasi dengan rektoratnya. Jadi koordinasi intern saja dulu," ujar mantan Sekretaris DPRD NTB itu.
DPR melalui komisi terkait akan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai insiden ini. Puan berharap ke depannya, antisipasi terhadap konten sensitif dapat dilakukan tanpa harus membubarkan kegiatan, melainkan dengan dialog dan edukasi yang konstruktif.
