Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyatakan bahwa siswa SMA dengan uang saku tinggi seharusnya tidak menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, yang menilai penghentian MBG untuk siswa SMA layak dipertimbangkan sebagai bagian dari refocusing program.
Charles Honoris: MBG Harus Tepat Sasaran
Charles Honoris menegaskan bahwa langkah menghentikan pemberian MBG kepada siswa SMA bukan hanya layak dipertimbangkan, tetapi harus dilakukan. Hal ini disampaikannya kepada wartawan pada Selasa, 16 Juni 2026. Menurutnya, tujuan utama MBG adalah perbaikan gizi dan pencegahan stunting, sehingga anggaran negara harus difokuskan pada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
“Kita harus berani membedakan antara kebutuhan akan makanan bergizi dan kebutuhan akan intervensi negara. Semua anak tentu membutuhkan makanan bergizi, tetapi tidak semua anak membutuhkan subsidi makan dari negara. Dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas, bantuan pemerintah harus diprioritaskan kepada mereka yang paling membutuhkan,” ujar Charles.
Fokus pada Dampak Gizi, Bukan Kuantitas
Charles menjelaskan bahwa sebagian besar anak SMA sudah melewati fase pertumbuhan paling krusial. Oleh karena itu, manfaat tambahan dari MBG untuk kelompok ini relatif lebih kecil dibandingkan jika anggaran yang sama digunakan untuk ibu hamil, balita, atau anak-anak dari keluarga miskin yang masih berisiko kekurangan gizi.
“Saya justru melihat kepemimpinan baru di BGN harus berani melakukan desain ulang program secara menyeluruh. Jika penerima manfaat difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak sekolah dari keluarga desil 1 sampai 3, jumlah penerima manfaat diperkirakan hanya sekitar 25 juta orang. Bahkan jika siswa SMA tidak lagi menjadi sasaran program, jumlah tersebut bisa lebih rendah lagi,” lanjutnya.
Dengan demikian, negara dapat menghemat anggaran dalam jumlah besar sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran. “Parameter keberhasilan MBG seharusnya bukan berapa banyak ompreng yang dibagikan, melainkan seberapa besar perbaikan status gizi yang berhasil dicapai. Fokus program harus bergeser dari kuantitas penerima manfaat menuju kualitas dampak,” tambah Charles.
Dukungan dari Anggota Komisi IX Lainnya
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyampaikan hal senada. Sejak awal, ia mengusulkan agar penerima manfaat MBG hanya sampai jenjang SMP. “Sedari awal saya usul cukup anak TK sampai SMP saja seperti di Jepang, untuk eliminasi stunting, yang diberikan hanya untuk ibu hamil keluarga miskin, anak balita, dan anak dengan gizi buruk,” kata Irma.
Irma menambahkan, untuk anak SMA di wilayah miskin, MBG masih bisa diberikan setidaknya dalam rangka mengurangi kemiskinan. Namun, jika dikaitkan dengan peningkatan gizi untuk imunitas tubuh, hal itu bagus, tetapi tidak untuk peningkatan IQ.
BGN Akan Refocusing Penerima Manfaat
Sebelumnya, Agustina Arumsari menyatakan bahwa BGN akan memfokuskan kembali penerima manfaat MBG dengan berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait lainnya. “Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain,” kata Arum.
Ia menjelaskan bahwa secara teknis, intervensi kesehatan gizi sebaiknya dilakukan sejak usia kandungan hingga 1.000 hari pertama kelahiran agar volume otak maksimal, lalu hingga usia 2 tahun dengan intervensi gizi, dan seterusnya. Pagu anggaran BGN juga akan berubah sesuai penyesuaian anggaran. “Nah, beberapa hal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi,” ujarnya.
Arum berharap dengan refocusing ini, tujuan intervensi gizi kepada penerima manfaat MBG dapat tercapai. Ia mencontohkan, siswa SMA high class dengan uang saku tinggi seharusnya tidak mendapat MBG. “Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp 100.000, Rp 200.000 gitu ya,” kata Arumsari. “Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi. Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat,” tambahnya.
