Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat angkat bicara terkait polemik penilaian juri dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalbar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie, menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil Kepala SMAN 1 Pontianak beserta tim pendamping LCC untuk membahas persoalan tersebut.
Pemanggilan dan Langkah yang Diambil
Faisal mengonfirmasi bahwa pemanggilan sudah dilakukan pada Senin, 11 Mei 2026. Ia meminta seluruh pihak untuk tetap mengikuti prosedur resmi yang berlaku dalam perlombaan. Faisal juga menyarankan agar pihak sekolah mengajukan peninjauan ulang kepada panitia penyelenggara. Menurutnya, LCC 4 Pilar merupakan agenda nasional yang diselenggarakan langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), sehingga mekanisme penyelesaian keberatan berada di tangan penyelenggara.
Prinsip Penerimaan Hasil dan Evaluasi
Faisal menegaskan bahwa pada prinsipnya pihak SMAN 1 Pontianak menerima hasil perlombaan. Namun, ia menilai evaluasi tetap penting dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi pada kompetisi berikutnya. "Kita selesaikan sesuai ketentuan lomba dan semua pihak harus menunjukkan sikap kesatria," ujarnya.
Kronologi Kontroversi
LCC 4 Pilar MPR RI merupakan ajang tahunan yang digelar untuk meningkatkan pemahaman pelajar terhadap nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kompetisi ini diikuti sejumlah sekolah tingkat SMA sederajat dari berbagai daerah secara nasional.
Dilihat dari video YouTube MPRGOID yang disiarkan langsung pada 9 Mei 2026, momen kontroversial bermula pada sesi tanya jawab rebutan. Saat itu, pembawa acara melemparkan pertanyaan seputar mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertanyaan berbunyi, "Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?"
Regu C yang mewakili SMAN 1 Pontianak merespons dengan menekan bel lebih dulu, dan melontarkan jawaban: "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden." Namun, Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR RI, Dyastasita Widya Budi, yang bertindak selaku juri, memberikan pengurangan skor minus lima karena jawaban Regu C dinilai salah.
Kesempatan menjawab otomatis berpindah. Regu B dari SMAN 1 Sambas kemudian mengambil alih dan melontarkan jawaban yang sama dengan Regu C. Kali ini juri memberikan nilai 10 karena menganggap jawabannya benar. "Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10," kata Dyastasita.
Merasa ada kesalahan, siswa dari SMAN 1 Pontianak langsung melayangkan interupsi. Mereka merasa bahwa jawaban mereka sama dengan Regu B. "Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama," protes perwakilan Regu C. Menanggapi keberatan tersebut, Dyastasita bersikukuh membela keputusannya dengan mengklaim bahwa Regu C melewatkan elemen penting dalam jawaban mereka. "Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah," katanya.
Situasi memanas ketika juri lainnya, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, turut memberikan pernyataan yang memicu kemarahan warganet. Dia justru mengingatkan peserta untuk menggunakan artikulasi yang bagus ketika menjawab. "Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi diperhatikan ya," kata Indri Wahyuni.
