Mensos Gus Ipul: Bansos Rp 700 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera Telah Disalurkan
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan perkembangan signifikan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatera. Hingga Rabu (25/3/2026), bansos senilai lebih dari Rp 700 miliar telah berhasil disalurkan kepada para penerima manfaat yang membutuhkan.
Proses Penyaluran dan Alokasi Anggaran
Dalam keterangannya di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Gus Ipul menyatakan bahwa penyaluran bansos ini dilakukan dengan cermat dan transparan. "Per hari ini sudah lebih dari Rp 700 miliar yang kita salurkan untuk semua jenis bantuan. Dan sekarang yang sedang berproses itu sekitar Rp 200 miliar lebih, tepatnya Rp 218 miliar," ujarnya. Ia menambahkan bahwa Kementerian Sosial telah menyiapkan alokasi anggaran yang jauh lebih besar, yaitu lebih dari Rp 2 triliun, untuk penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatera.
"Alokasi kami dari Kementerian Sosial untuk Sumatera, tiga provinsi itu lebih dari 2 triliun. Jadi dananya sudah disiapkan, tinggal datanya terverifikasi masuk, baru kita ajukan ke Kementerian Keuangan untuk diproses lebih lanjut," jelas Gus Ipul. Proses verifikasi data penerima dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat kabupaten atau kota hingga kementerian terkait, untuk memastikan akurasi dan keadilan distribusi.
Rincian Bantuan dan Penerima Manfaat
Bantuan sosial ini ditujukan untuk sekitar 67.000 Kepala Keluarga (KK) dan 270.000 individu yang menerima jaminan hidup (jadup). Gus Ipul merinci jenis-jenis bantuan yang diberikan, antara lain:
- Santunan ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp 15 juta per orang.
- Bantuan untuk korban luka berat sebesar Rp 5 juta per orang.
- Bantuan isian rumah senilai Rp 3 juta per keluarga.
- Dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp 5 juta per keluarga.
- Jadup atau pembelian lauk pauk sebesar Rp 450 ribu per orang, dikalikan selama 3 bulan.
Penyaluran bansos ini dilakukan melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia, yang bertugas menyalurkan bantuan kebencanaan kepada keluarga yang telah terverifikasi. Selain itu, Kementerian Sosial menerjunkan pendamping sosial, seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana), untuk mengawal penggunaan bantuan di lapangan.
Transparansi dan Tanggung Jawab
Gus Ipul menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam penyaluran bansos ini. "Data inilah yang kemudian kita jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Pos untuk menyalurkan bantuan-bantuan kebencanaan itu kepada keluarga yang sudah terverifikasi," tegasnya. Ia berharap bantuan ini dapat digunakan dengan baik oleh penerima manfaat untuk pemulihan ekonomi keluarga dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga.
"Dengan begitu semua kita bisa bertanggung jawab. Pemerintah yang menyalurkan bertanggung jawab, dan tentu penerima manfaat benar-benar juga bisa menggunakan dengan baik dan benar serta mempertanggungjawabkannya dengan baik dan benar pula," imbuh Gus Ipul. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan pascabencana dan mendukung kesejahteraan warga di Sumatera.
