Mendagri Tito Karnavian Pastikan Akses Jalan Nasional Aceh hingga Sumbar Telah Pulih Fungsional
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa seluruh akses jalan dan jembatan di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah pulih dan berfungsi dengan baik. Hal ini memungkinkan mobilitas antarwilayah utama kembali berjalan normal setelah terdampak bencana.
Pemulihan Akses Jalan dan Jembatan
Dalam konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Jakarta, Rabu (11/2/2026), Tito menjelaskan bahwa pemulihan mencakup berbagai jenis jalan, mulai dari jalan nasional, provinsi, kabupaten-kota, hingga jalan desa, serta jembatan-jembatan yang terdampak. "Akses jalan nasional umumnya sudah terhubung semua. Dan juga jalan desa," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional sejak awal untuk menangani dampak bencana, melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, dan seluruh unsur pemerintah daerah. "Kemudian kami melakukan cross-checking kepada semua bupati dan wali kota yang dihadiri oleh gubernur atau wakil gubernur, dan juga harus dipengecekan kita di lapangan," jelas Tito.
Indikator Pemulihan Telah Selesai
Tito memastikan bahwa berbagai indikator pemulihan telah selesai, termasuk jalannya pemerintahan, layanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, dan ketersediaan kebutuhan vital masyarakat. "Baik itu pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan. Kemudian akses daerah baik provinsi, jalan nasional, semuanya sudah beres," kata dia.
Di kesempatan yang sama, ia menyampaikan progres pembangunan jembatan di wilayah terdampak yang telah difungsikan kembali, dengan menggunakan berbagai jenis jembatan sementara seperti bailey dan armco. "Banyak yang fungsional, ada yang menggunakan jembatan. Jembatan sementara bailey, jembatan armco, atau jembatan lain," kata dia.
Butuh 2–3 Tahun untuk Normalisasi Penuh
Meski akses jalan telah pulih fungsional, Tito menyatakan bahwa proses normalisasi penuh wilayah terdampak bencana di Sumatera diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2–3 tahun. Normalisasi penuh mencakup pembangunan infrastruktur secara permanen, seperti jalan, jembatan, dan sungai, yang memerlukan waktu panjang karena skala kerusakan yang luas.
"Normalisasi penuh saya sampaikan mungkin kira-kira 2–3 tahun. Kenapa? Karena memang mengeruknya, termasuk tadi jalan-jalan yang kabupaten, jalan provinsi, ini mengerjakannya kan sangat banyak ruas yang kena untuk dipermanenkan," kata Tito usai konferensi pers.
Pemulihan Fungsional dalam 2 Bulan
Tito mengungkapkan bahwa kondisi fungsional di daerah terdampak dapat dipulihkan dalam waktu relatif singkat, terutama jika pembersihan lumpur dan pembukaan akses dasar dilakukan secara masif. "2 bulan juga normal kalau kita genjot masalah lumpurnya," ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa istilah normal dalam dua bulan tersebut merujuk pada normal fungsional, bukan normal permanen. Normal fungsional berarti akses dasar sudah dapat digunakan masyarakat, meski belum sepenuhnya dibangun secara permanen. "Dalam 2 bulan bisa saya katakan normal fungsional bahasanya ya, bukan normal permanen. Normal fungsional itu artinya kalau jalannya bisa dilalui, kemudian lorongnya bisa dilalui," jelas Tito.
Pekerjaan Besar Menuju Pemulihan Permanen
Untuk mencapai kondisi normal dan pulih permanen, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan besar, termasuk pengaspalan ulang jalan dan penggantian jembatan darurat dengan jembatan permanen. "Tapi untuk mengaspal kembali, memperlebar jalan, jembatan yang tadinya sekarang ini jembatan darurat menjadi jembatan permanen, it takes time lah," ujarnya.
Dengan pemulihan akses jalan ini, masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat diharapkan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal, didukung oleh penurunan jumlah pengungsi dan pulihnya aktivitas ekonomi antar daerah.
