Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengumumkan bahwa status aktivis HAM tidak lagi ditentukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme tim asesor yang independen. Tim ini akan bertugas menilai dan memutuskan apakah seseorang layak disebut sebagai aktivis HAM berdasarkan kriteria yang ketat.
Tim Asesor sebagai Filter Utama
Pigai menjelaskan bahwa tim asesor dibentuk untuk memastikan perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar menjalankan fungsi pembela hak asasi manusia. Mekanisme ini dirancang untuk menyaring klaim aktivis sekaligus mencegah penyalahgunaan status dalam proses hukum.
"Itu nanti ada tim, tim asesor. Tim asesor itu yang nanti akan memilih dia ini adalah aktivis atau dia bukan aktivis," kata Menteri HAM Natalius Pigai dilansir Antara, Rabu (29/4/2026).
Penilaian Berbasis Konteks
Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria ketat yang menilai konteks tindakan seseorang saat peristiwa terjadi, bukan sekadar status atau pengakuan diri. Pigai menegaskan bahwa seseorang yang bekerja atas bayaran, meskipun memiliki status aktivis HAM, tidak dapat dikategorikan sebagai aktivis HAM pada saat itu.
"Kalau dia membela orang yang tidak adil, orang kecil, kaum lemah yang mau berjuang atas keadilan, baru dia kebetulan aktivis HAM, maka ditetapkan aktivis HAM," ujarnya.
Komposisi Tim Asesor Lintas Sektor
Untuk menjaga objektivitas, tim asesor akan diisi oleh unsur dari berbagai sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga aparat penegak hukum. Pigai menyebutkan tokoh-tokoh nasional seperti Makarim Wibisono, mantan Ketua Komisi HAM PBB, akan dilibatkan.
"Nanti pilih dari berbagai unsur. Ada dari komunitas civil society, ada dari pemerintah yaitu Kementerian HAM, ada dari Komnas HAM sendiri, Komnas Anak, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas. Nanti juga kita minta dari aparat penegak hukum juga harus jadi anggota tim asesor, supaya dia melihat bahwa ini benar," kata Pigai.
Mekanisme ini diharapkan menjadi filter utama dalam memastikan perlindungan HAM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
