Jakarta - Sejumlah pejabat Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Hendarsam Marantoko, menyatakan telah menyiapkan pengganti apabila pejabat tersebut terbukti melakukan korupsi.
Persiapan Pengganti Pejabat Imigrasi
"Untuk kakanimnya, saat ini kami sudah siapkan penggantinya untuk mengantisipasi apabila memang nanti ternyata terbukti kakanimnya ini diduga melakukan tindak pidana korupsi," kata Hendarsam saat dihubungi, Rabu (3/6/2026).
Hendarsam mendukung penuh langkah KPK dalam melakukan penegakan hukum di lingkungan kantor Imigrasi. Ia memiliki prinsip membawa perubahan dan membersihkan Imigrasi dari dalam.
"Jadi pada prinsipnya kami mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh KPK untuk membongkar kasus apa pun yang ada di imigrasi, karena kehadiran kami yang baru 2 bulan ini di imigrasi spiritnya adalah membawa perubahan dan melakukan pembersihan," katanya.
Dukungan Penuh untuk KPK
Hendarsam siap membantu KPK bila membutuhkan dukungan dalam pengembangan perkaranya. Ia tak akan menutup jika KPK menyasar kantor Imigrasi di daerah lain.
"Jadi jika nanti KPK ingin mengembangkan kasus ini ke daerah-daerah lain atau ke tempat yang lain, kami membuka diri pintu yang selebar-lebarnya buat KPK. Kami dukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK," imbuhnya.
Namun, Hendarsam mengaku belum mengetahui duduk perkara kasus yang menjerat pejabat Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Ia menantikan perkembangan selanjutnya dari KPK.
"Soal kasus ini saya belum tahu, karena masih simpang siur. Dan katanya terkait dengan masalah izin tinggal. Cuma izin tinggal yang mana, di mana, kapan kejadiannya, apakah sekarang atau udah lama, ya," kata dia.
"Saya belum jelas, karena kan saya baru dua bulan menjabat di sini. Jadi, untuk hal tersebut saya belum bisa jawab. Nah, kami lagi menunggu rilis dari KPK juga untuk tahu detailnya seperti apa," tambahnya.
Tanggapan Menteri Imipas
Secara terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengaku mengetahui tentang OTT tersebut. Ia menghormati proses hukum yang berlaku.
"Kita hormati proses hukum yang berjalan, arahan kita jelas," kata Agus.
Keterangan KPK
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa OTT tersebut dilaksanakan di Jakbar serta wilayah Jawa Barat dan Bali. Total ada belasan orang yang diamankan termasuk Kepala Kanim Jakbar.
"Salah satunya itu," ucap Budi.
"Dalam progresnya, ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas," imbuhnya.
