Mahkamah Konstitusi (MK) menggugurkan permohonan uji materiil Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keputusan ini diumumkan dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK pada Senin, 25 Mei 2026.
Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa para pemohon tidak hadir dalam sidang dan hanya memberitahukan melalui aplikasi pesan WhatsApp tanpa memberikan alasan yang sah. Rapat Permusyawaratan Hakim pada 20 Mei 2026 menyimpulkan bahwa ketidakhadiran tersebut menunjukkan ketidaksungguhan para pemohon dalam mengajukan permohonan.
Alasan Pengguguran Permohonan
Menurut Suhartoyo, ketidakhadiran tanpa alasan yang patut menjadi dasar pengguguran permohonan. "Dengan demikian, permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur dan oleh karenanya terhadap permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan," ujarnya saat membacakan keputusan, dikutip dari situs resmi MK.
Latar Belakang Gugatan
Permohonan uji materiil diajukan oleh lima mahasiswa, yaitu Nova Ayu Br. Simanjuntak, Diva Maharani, Dewiantoro Trilas Pilda Faulisa, Marsha Widya Asmoro, dan Malik Fahad. Mereka tidak menghadiri Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 18 Mei 2026. Dalam permohonannya, para pemohon berargumen bahwa Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE multitafsir dan menciptakan ruang interpretasi yang luas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi dalam penegakan hukum, terutama terkait penyampaian pendapat melalui media elektronik.
Dengan digugurkannya permohonan ini, maka norma yang diuji tetap berlaku tanpa perubahan. MK menegaskan bahwa ketidakhadiran pemohon tanpa alasan sah merupakan indikasi kurangnya keseriusan dalam proses pengujian undang-undang.
