Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan duka cita atas tewasnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) di fasilitas TNI. Menurut koalisi, tragedi ini merupakan konsekuensi serius dari kebijakan yang keliru dengan memaksakan pendekatan militer ke ruang sipil. Mereka mendesak evaluasi dan penghentian militerisasi program sipil.
Pendekatan Militer Dinilai Tidak Tepat untuk Program Sipil
Koalisi yang terdiri dari Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International Indonesia, HRWG, WALHI, ICW, SETARA Institute, ICJR, AJI, Koalisi Perempuan Indonesia, hingga BEM SI, menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara profesionalisme pengelolaan koperasi dengan pelatihan militer. "Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer," demikian pernyataan mereka, Sabtu (27/6).
Koalisi menilai pelibatan TNI dalam program KDKMP merupakan kebijakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Pelibatan itu dinilai melampaui mandat utama TNI sebagaimana diatur dalam undang-undang. "Kebijakan ini juga memperlihatkan semakin meluasnya praktik militerisasi ruang sipil. Pemerintah seolah menganggap bahwa setiap persoalan tata kelola sipil dapat diselesaikan melalui pendekatan militer, padahal organisasi sipil dan institusi militer memiliki karakter, fungsi, dan tujuan yang sama sekali berbeda," tegas koalisi.
Militerisasi Dikhawatirkan Mengikis Nilai Demokrasi
Menurut koalisi, lingkungan militer dibangun di atas prinsip komando, hierarki, dan kepatuhan yang relevan untuk fungsi pertahanan. Sebaliknya, organisasi sipil membutuhkan ruang bagi berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dialog, argumentasi, dan pengambilan keputusan secara partisipatif. "Memindahkan budaya militer ke dalam organisasi sipil hanya akan melahirkan pola kepemimpinan yang otoritatif, anti kritik, minim dialog, dan lebih mengutamakan kepatuhan dibanding penyelesaian masalah secara rasional dan kolaboratif," sambung mereka.
Koalisi juga mendesak penghentian pendekatan militer dalam program sipil lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). "Karena praktik militerisasi kebijakan sipil tidak hanya menyimpang dari agenda reformasi sektor keamanan, tetapi juga mengaburkan batas fungsi antara institusi pertahanan dan institusi sipil dalam negara demokratis," kata mereka.
Kemhan Bela Latsarmil untuk Pembentukan Karakter
Menanggapi kritik, Kepala BPSDM Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menyatakan latsarmil bertujuan membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama, dan kemampuan bekerja di bawah tekanan. "Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat," kata Ketut di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan bahwa kemampuan tersebut diperlukan karena para calon manajer akan mengelola perputaran uang rakyat melalui koperasi. "Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting," ujarnya.
Ketut menegaskan bahwa kegiatan fisik dan semi-militer bukan untuk menjadikan peserta sebagai prajurit. "Penekanannya bukan pada kemampuan fisik, melainkan pada pembentukan mental, karakter, tanggung jawab, daya juang, kerja sama, dan kemampuan memecahkan masalah," jelasnya. Terkait kematian peserta, Kemhan akan melakukan evaluasi menyeluruh dan langkah pencegahan agar materi pelatihan disesuaikan dengan kondisi peserta.
