Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memperkuat upaya pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, keberhasilan menjaga integritas Pemilu tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari kemampuan mencegah pelanggaran sejak awal.
Pencegahan Lebih Penting daripada Penindakan
Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Sebagai lembaga yang bertugas menjaga etika penyelenggara Pemilu, DKPP dinilai memiliki peran penting dalam membangun sistem pencegahan yang lebih kuat.
“Jadi keberhasilan itu bukan banyak-banyaknya memutus dan menemukan kesalahan, tapi dengan adanya orang yang tidak masuk penjara karena melanggar. Oleh karena itu prinsip-prinsip prevention mungkin perlu,” ujar Tito.
Menurut dia, DKPP dapat mengambil berbagai langkah perbaikan untuk meminimalkan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam setiap tahapan Pemilu. Pendekatan pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan penindakan setelah pelanggaran terjadi.
Apresiasi atas Pelaksanaan Pemilu
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang selama ini berjalan baik. Ia menilai penyelenggaraan Pemilu di Indonesia memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Meski demikian, Pemilu tetap menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan nasional. “Kenapa? Itu the only momentum for all people who have the right to vote. Dia terlibat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang penting satu-satunya. Yang lain kan melalui perwakilan,” tambahnya.
Peningkatan Kapasitas Penyelenggara dan Sarana Prasarana
Selain mendorong penguatan aspek pencegahan, Tito juga menilai kapasitas aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu perlu terus ditingkatkan. Edukasi yang memadai bagi penyelenggara di berbagai daerah dinilai penting agar potensi pelanggaran dapat diantisipasi sejak dini.
Di samping itu, dukungan sarana dan prasarana juga perlu diperkuat agar DKPP dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu. “Saya prinsip mendukung DKPP untuk meningkatkan integritas dan berpikir tadi lebih maju berprinsip bagaimana untuk mencegah, mumpung ini [penyelenggaraan Pemilu] belum dimulai,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengikuti acara secara virtual.
