Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengemukakan sejumlah solusi untuk meminimalisir praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Langkah ini menyusul banyaknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang tahun ini.
Sepuluh Kepala Daerah Terjaring OTT
Sejak awal tahun hingga Juli 2026, setidaknya terdapat 10 kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa angka ini menjadi gambaran bahwa persoalan korupsi di pemerintahan daerah masih kompleks dan memerlukan penanganan serius dan menyeluruh.
Menurut Budi, korupsi tidak lahir karena satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik integritas individu maupun kelemahan sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan.
Mendorong Perbaikan Sistem Pembiayaan Politik
Salah satu solusi utama yang didorong KPK adalah perbaikan sistem pembiayaan politik untuk menekan tingginya biaya kampanye yang berpotensi memicu korupsi. Budi mengusulkan peran negara yang lebih besar dalam pembiayaan kampanye, khususnya melalui penyediaan alat peraga kampanye (APK) bagi peserta pemilu.
"Selain menciptakan persaingan yang lebih adil, kebijakan ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan peserta pemilu pada sumber pendanaan yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan," kata Budi melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/7).
Transformasi Pola Kampanye
KPK juga mendorong transformasi pola kampanye menjadi lebih sederhana dan efisien. Model rapat umum yang membutuhkan biaya besar perlu ditinjau kembali dan digantikan dengan metode yang lebih efektif, seperti pemanfaatan media digital dan media sosial.
Dengan cara ini, persaingan politik diharapkan tidak lagi didominasi oleh kekuatan modal, melainkan oleh kualitas gagasan, program kerja, dan integritas para kandidat. KPK menekankan pentingnya memperkuat transparansi pendanaan politik untuk menekan praktik politik uang.
Dukung Pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal
KPK mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) serta peningkatan pengawasan terhadap aliran dana politik. Budi menegaskan, "KPK mendorong berbagai langkah perbaikan, seperti menekan biaya kampanye, memperkuat transparansi sumber dana politik, membatasi transaksi tunai, serta mendorong model kampanye yang lebih sederhana dan berfokus pada gagasan."
Temuan KPK: Biaya Kampanye Mahal Picu Korupsi
Dalam beberapa kasus, KPK menemukan keterkaitan antara dukungan pendanaan politik dengan upaya memperoleh keuntungan setelah kandidat terpilih. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK.
Kajian itu menunjukkan biaya kampanye dan biaya politik yang mahal merupakan salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi ini menjadi faktor risiko yang dapat mendorong praktik korupsi, baik sebelum maupun setelah seseorang terpilih menjadi pejabat publik.
"Temuan KPK menunjukkan bahwa besarnya biaya pemenangan pemilu mendorong kandidat melakukan tindakan koruptif baik sebelum maupun setelah menjabat," kata Budi.
Sistem Kampanye Boros dan Penggunaan Uang Tunai
Kajian KPK juga mengungkap bahwa sistem kampanye saat ini membuka ruang pemborosan biaya politik, di mana pelaksanaan kampanye masih mengandalkan pemasangan alat peraga dalam jumlah besar, rapat umum, mobilisasi massa, hingga berbagai bentuk kampanye berbiaya tinggi yang menyebabkan kompetisi politik semakin mahal.
Selain itu, kajian KPK menyoroti penggunaan uang kartal dalam jumlah besar yang rentan digunakan untuk praktik politik uang. Budi bilang penggunaan uang tunai yang sulit ditelusuri membuka ruang bagi masuknya dana hasil tindak pidana ke dalam proses politik, baik untuk pembelian dukungan politik, mobilisasi pemilih, maupun aktivitas pemenangan lainnya. Situasi ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga menjadi pintu masuk korupsi yang lebih luas.
Risiko Korupsi Setelah Menjabat
Dari perspektif pencegahan korupsi, KPK melihat bahwa tingginya investasi politik selama masa kampanye berpotensi menimbulkan dorongan untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan setelah kandidat menduduki jabatan publik. Risiko tersebut dapat muncul dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, pengaturan proyek, jual beli jabatan, maupun praktik koruptif lainnya yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat.
