Hukuman Bui Mantan Ibu Negara Korsel Ditambah Jadi 4 Tahun
Hukuman Bui Mantan Ibu Negara Korsel Ditambah Jadi 4 Tahun

Pengadilan banding Korea Selatan (Korsel) memperberat hukuman penjara untuk mantan Ibu Negara Kim Keon Hee dalam kasus korupsi. Dari awalnya 20 bulan penjara, Kim kini dijatuhi hukuman empat tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas dakwaan manipulasi saham dan penyuapan.

Hukuman yang jauh lebih berat ini, seperti dilansir AFP, Selasa (28/4/2026), dijatuhkan setelah pengadilan membatalkan putusan sebelumnya oleh pengadilan lebih rendah terhadap dakwaan manipulasi harga saham.

"Pengadilan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada terdakwa dan mengenakan denda 50 juta Won (Rp 584,5 juta)," demikian bunyi putusan Pengadilan Tinggi Seoul yang disiarkan langsung via televisi pada Selasa (28/4) waktu setempat.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Pengadilan Tinggi Seoul menyatakan Kim bersalah telah memanipulasi harga saham Deutsch Motors, sebuah perusahaan dealer mobil Korsel, yang menurut pengadilan merupakan "tindakan perdagangan yang merupakan manipulasi pasar... yang bersifat kolusi".

"Terdakwa tampaknya telah berpartisipasi dalam tindakan tersebut," kata pengadilan saat membatalkan putusan pengadilan lebih rendah terkait dakwaan manipulasi harga saham.

Kim yang merupakan istri mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang juga dipenjara, dijatuhi hukuman 20 bulan penjara pada Januari lalu atas dakwaan penyuapan setelah dia menerima hadiah mewah dari sebuah gereja yang mirip sekte. Dia mengajukan banding atas putusan itu dengan harapan membersihkan namanya, sedangkan jaksa penuntut juga mengajukan banding dengan alasan hukuman itu terlalu ringan dan digugurkannya dakwaan manipulasi saham adalah tidak sah.

Pengadilan Tinggi Seoul, dalam putusannya pada Selasa (28/4), menyatakan Kim "gagal mengakui kesalahannya dan malah terus-menerus mencari alasan".

Akibat suap yang diterima oleh Kim, menurut Pengadilan Tinggi Seoul, "kepercayaan publik terhadap transparansi urusan negara dan pelaksanaan kebijakan nasional yang adil telah dirusak".

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga