Para aktivis yang didukung oleh Gereja Katolik Filipina pada Rabu (27/5) meresmikan tim pencari fakta independen yang bertugas menyelidiki tindakan pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killings/EJK) terkait kasus narkoba selama enam tahun masa pemerintahan mantan Presiden Rodrigo Duterte.
Peluncuran tim gabungan pencari fakta EJK ini dilakukan beberapa jam sebelum pengumuman dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang berbasis di Den Haag. ICC menyatakan bahwa persidangan terhadap mantan presiden berusia 81 tahun itu dijadwalkan dimulai pada akhir November 2026.
Duterte, yang menjabat dari tahun 2016 hingga 2022, memimpin kampanye antinarkoba besar-besaran dengan dalih mencegah Filipina menjadi negara narkotika. Menurut kelompok hak asasi manusia, perang terhadap narkoba tersebut diduga menewaskan hingga 30.000 orang, hingga akhirnya Duterte didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh ICC.
Misi Tim Pencari Fakta EJK
Tim pencari fakta EJK yang beranggotakan lima orang tersebut diperkirakan akan mulai menggelar rapat dengar pendapat publik pada bulan Juli 2026.
Raul Pangalangan, seorang profesor hukum yang sebelumnya menjabat sebagai hakim di ICC, mengatakan bahwa komisi ini "dibentuk untuk memastikan bahwa kisah para korban, penyintas, dan pihak keluarga didengar, diverifikasi, serta didokumentasikan." Pangalangan sendiri akan bertindak sebagai ketua tim tersebut.
Tindakan keras dan berdarah di bawah rezim Duterte "terjadi karena semua orang memilih menutup mata," ujar Pangalangan. "Kejadian ini seolah terlihat seperti kesepakatan bersama untuk bungkam."
Tim pencari fakta EJK tersebut nantinya akan memberikan rekomendasi kepada Kantor Kepresidenan, Kongres, dan Komisi Kepolisian Nasional berdasarkan hasil temuan mereka.
Kardinal Pablo Virgilio David, seorang uskup yang berperan sebagai penasihat dalam tim pencari fakta EJK, mengatakan bahwa penyelidikan ini "sudah sangat terlambat."
"Ini adalah kesempatan untuk melakukan katarsis, agar kita bisa memulihkan martabat kita sebagai sebuah negara," kata David. "Pada akhirnya, apa yang kita cita-citakan adalah pemulihan, tidak hanya bagi para korban tetapi juga bagi institusi-institusi kita."
David mencatat bahwa banyak petugas kepolisian yang menewaskan korban dalam tindakan keras tersebut mengklaim bahwa para korban "melawan" petugas. Komisi ini merupakan sebuah upaya untuk menemukan kebenaran "yang ikut terkubur bersama orang-orang yang dituduh melawan tersebut."
Kelompok ini bertujuan menyelidiki ribuan polisi yang terlibat dalam aksi berdarah tersebut, tetapi hingga kini belum tersentuh hukum.
Sementara itu, perburuan juga dilakukan terhadap mantan Kepala Kepolisian Ronald dela Rosa, tangan kanan Duterte yang mengeksekusi perang narkoba tersebut. Dela Rosa kini dinyatakan buron setelah kabur di tengah ketegangan yang terjadi di Senat Filipina.
Sidang ICC Duterte Dimulai pada Akhir November
Sementara itu, ICC menyatakan akan memulai sidang penuntutan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang menjerat Duterte pada tanggal 30 November 2026.
Duterte ditangkap di Filipina tahun 2025 dan kemudian dibawa ke Den Haag untuk diadili. Ia akan menghadapi dakwaan atas kampanye antinarkoba selama masa jabatannya sebagai presiden, serta atas tindakan kekerasan serupa yang dilakukan sebelumnya saat ia menjabat sebagai wali kota di Kota Davao.
Duterte membantah dakwaan tersebut dengan alasan bahwa penembakan oleh polisi selama operasi berlangsung atas dasar bela diri.
Mantan presiden tersebut saat ini ditahan di pusat penahanan Den Haag. Tim pembelanya berargumen bahwa kondisi mental Duterte tidak cukup fit untuk mengikuti jalannya proses persidangan.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris dan diadaptasi oleh Pratama Indra.
