Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrachman menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Dudung, langkah ini diambil untuk mencegah praktik korupsi dan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Alasan Pencopotan Dadan Hindayana
Dudung menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menginginkan program MBG yang dijalankan BGN dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ia meyakini bahwa pencopotan ini akan membawa perbaikan signifikan di BGN.
"Saya yakin ini untuk perbaikan ke depannya sehingga di BGN semakin transparan, akuntabel, dan betul-betul sesuai keinginan bapak presiden bahwa ini adalah uang rakyat yang harus dikawal dengan baik," ujar Dudung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Laporan Dugaan Jual Beli Titik SPPG
Dudung mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menerima laporan dari berbagai sumber terkait permasalahan di BGN. Salah satu temuan utama adalah dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.
"Saya rasa ke Presiden yang sampai bukan hanya dari temuan saya di lapangan, tetapi dari banyak sumber. Saya yakin itu. Sebulan yang lalu saya sidak dan menemukan ketimpangan, namun ada juga hal baik," jelas Dudung.
Ia menambahkan bahwa manajemen BGN harus diperbaiki agar tidak hanya fokus pada pemberian makanan bergizi gratis, tetapi juga bersih dari korupsi dan penyelewengan. "Memang harus kita atur sehingga tidak ada celah penyimpangan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, seperti pemilik dapur, yayasan, atau bahkan SPPG itu sendiri, yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas program," pungkasnya.
Komitmen Pemerintah untuk SDM Unggul
Dudung menekankan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen penuh agar program MBG benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul. "Tidak ada korupsi, tidak ada penyimpangan, tidak ada yang menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok, atau golongan. Bapak Presiden menginginkan ini untuk kepentingan rakyat," tegasnya.
Dengan langkah tegas ini, pemerintah berharap BGN dapat menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel, sehingga program MBG dapat berjalan optimal tanpa adanya praktik curang yang merugikan rakyat.
