Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Jember atas langkah percepatan pengentasan kemiskinan melalui pembenahan data warga miskin secara terintegrasi dan masif. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, dalam kegiatan Sosialisasi Rencana Induk (Rinduk) dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang digelar di Gedung TB Taskin, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Forum Nasional Hadirkan Berbagai Kementerian
Forum nasional tersebut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PAN RB, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga perwakilan 14 pemerintah daerah di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Iwan menilai inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember layak menjadi praktik baik di tingkat nasional, khususnya dalam penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial.
Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, menyatakan, "Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak." Menurut dia, tantangan utama pengentasan kemiskinan selama ini tidak hanya berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan, tetapi juga persoalan validitas data dan tumpang tindih program bantuan. Karena itu, langkah yang ditempuh Pemkab Jember dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat integrasi data sosial nasional.
Target Penurunan Angka Kemiskinan Nasional
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan nasional per September 2025 berada di level 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta jiwa. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai nol persen pada 2026. "Percepatan pengentasan kemiskinan harus didukung penguatan kualitas data, ketepatan program, dan koordinasi pusat serta daerah yang efektif," katanya. Ia menambahkan, integrasi data menjadi faktor penting agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat miskin. "Harapannya BP Taskin menjadi pusat orkestrasi dan integrasi data nasional sehingga intervensi pemerintah benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat miskin," lanjutnya.
Libatkan 20 Ribu ASN untuk Verifikasi Data Warga
Sementara itu, Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus dibangun di atas data yang akurat dan sesuai kondisi riil masyarakat di lapangan. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Jember saat ini tengah mengembangkan pola intervensi sosial berbasis data mikro By Name By Address (BNBA) agar seluruh bantuan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun dukungan CSR perusahaan, benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. "Yang kami bangun bukan hanya sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran. Karena bantuan yang baik adalah bantuan yang diterima oleh warga yang memang layak dan sesuai kondisi lapangan," ujar Gus Fawait.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Jember turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Sebanyak 8,01 ribu jiwa berhasil keluar dari kategori penduduk miskin. Meski demikian, secara absolut jumlah penduduk miskin di Jember masih menjadi terbesar kedua di Jawa Timur, yakni mencapai 216,76 ribu jiwa. Karena itu, Pemkab Jember memfokuskan intervensi pada kelompok Desil 1 atau kelompok masyarakat paling miskin melalui proses Verifikasi dan Validasi (Verval) DTSEN. Total sasaran prioritas yang diverifikasi mencapai 97.060 kepala keluarga, dengan lebih dari 68 ribu kepala keluarga diprioritaskan menerima intervensi program secara cepat dan langsung. Langkah yang menjadi perhatian nasional adalah keterlibatan besar-besaran ASN Pemkab Jember dalam proses validasi data. Lebih dari 20 ribu ASN diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi masyarakat secara faktual.
Gunakan Teknologi Digital untuk Perkuat Akurasi Data
Sebelum diterjunkan, para ASN mendapatkan pembekalan bersama BPS dan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial agar proses verval berjalan sesuai standar nasional. Verifikasi dilakukan selama satu bulan, mulai 17 April hingga 17 Mei 2025. ASN mendatangi rumah warga satu per satu melalui metode ground check untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya. Pemeriksaan dilakukan terhadap 39 indikator kemiskinan yang mencakup kondisi tempat tinggal, penghasilan, akses pendidikan, hingga kondisi sosial keluarga. Proses tersebut juga didukung teknologi digital berbasis web dan telepon pintar sehingga hasil verifikasi dapat diunggah secara real time. Selain mempercepat pembaruan data, sistem ini juga memperkuat transparansi dan akurasi dalam pengambilan kebijakan.
Hasil verval menunjukkan capaian signifikan. Dari total sekitar 260.087 jiwa Desil 1, sebanyak 96.126 kepala keluarga berhasil diverifikasi atau mencapai 98 persen dari target. Dari proses tersebut ditemukan 16.766 warga yang tercatat masih hidup padahal telah meninggal dunia. Selain itu, terdapat 10.703 kepala keluarga yang diketahui sudah pindah keluar Jember namun masih tercatat dalam data penerima bantuan sosial. Temuan tersebut menjadi bukti pentingnya pembaruan data secara langsung di lapangan agar program perlindungan sosial tidak salah sasaran. "Pemerintah harus bekerja dengan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat. Dari data yang valid inilah lahir langkah-langkah yang mampu menghadirkan keadilan sosial secara nyata," ungkap Gus Fawait.
