Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Charles Honoris, memberikan tanggapan tegas terhadap pernyataan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengenai pembengkakan ribuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Charles menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dihentikan sementara selama masa libur sekolah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Potensi Pemborosan Anggaran
Charles menegaskan bahwa pernyataan Zulkifli Hasan harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Menurutnya, potensi pemborosan hingga Rp 1 triliun per bulan tidak bisa dianggap sepele, apalagi kondisi fiskal negara saat ini sedang menghadapi banyak tekanan dan kebutuhan anggaran di sektor lain juga tidak kalah besar.
“Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp 1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi saat ini kondisi fiskal negara juga sedang menghadapi banyak tekanan dan kebutuhan anggaran di sektor lain tidak kalah besar,” kata Charles kepada wartawan pada Jumat (12/6/2026).
Momentum Libur Sekolah untuk Evaluasi
Charles mengusulkan agar libur sekolah yang akan datang dimanfaatkan untuk menghentikan sementara program MBG. Hal ini penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, sehingga pemerintah dapat melihat secara objektif apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki.
“Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program,” ungkapnya.
Audit Dapur SPPG dan Keamanan Pangan
Komisi IX DPR juga meminta pemerintah melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi. Audit ini mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, dan tata kelola pengadaan. Dapur yang tidak memenuhi standar atau telah berulang kali menyebabkan kasus keracunan harus ditutup secara permanen.
“Selama masa evaluasi, pemerintah perlu melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi, baik dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, maupun tata kelola pengadaannya. Dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau sudah berulang kali menyebabkan kasus keracunan tidak cukup hanya diberi teguran, tetapi harus ditutup secara permanen,” kata Charles.
Ia juga mengingatkan bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program ini. Oleh karena itu, keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama.
Parameter Keberhasilan Program
Charles menekankan bahwa parameter keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besaran anggaran yang dibelanjakan. Yang terpenting adalah program tersebut berhasil memperbaiki status gizi anak-anak yang membutuhkan.
“Jadi menurut saya, momentum libur sekolah ini sebaiknya dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Jangan sampai karena mengejar target kuantitas, kita mengabaikan kualitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan uang negara. Program yang baik adalah program yang benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menghasilkan angka penerima manfaat yang besar,” sambungnya.
Pernyataan Zulkifli Hasan
Sebelumnya, Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya pembengkakan 13 ribu lebih titik SPPG atau dapur MBG. Angka tersebut merupakan gabungan dari dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan luar wilayah 3T. Di luar wilayah 3T, proyeksi awal adalah 21 ribu dapur, namun data terbaru menunjukkan 27.877 titik, terjadi pembengkakan 6.877 titik.
“Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan pada Kamis (11/6).
Ia juga menyebutkan bahwa rencana awal untuk daerah 3T adalah 2.000 titik SPPG, namun temuannya menunjukkan terdapat 8.617 titik.
