Banyak orang tua pada tahun ini mendapati anak mereka gagal diterima di SMA negeri yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumah. Sebagian dari mereka bahkan harus mencari sekolah di kabupaten atau kota lain. Ironisnya, kondisi ini terjadi ketika pemerintah justru memperkuat jalur prestasi sebagai instrumen utama dalam penerimaan murid baru.
Ketidakadilan Baru dalam Sistem Penerimaan Murid Baru
Pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026, pemerintah berhasil mengurangi ketidakadilan yang pernah dialami oleh siswa berprestasi pada era zonasi. Namun, pada saat yang sama, muncul bentuk ketidakadilan baru yang bersumber dari meritokrasi yang belum sepenuhnya terstandardisasi. Sistem ini semakin mengabaikan aspek keadilan spasial, yaitu keadilan berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah.
Dampak pada Siswa dan Orang Tua
Banyak siswa yang tinggal dekat dengan SMA negeri harus menerima kenyataan pahit karena tidak lolos seleksi jalur prestasi. Mereka kemudian terpaksa menempuh perjalanan jauh ke sekolah di daerah lain, yang tidak hanya memakan waktu dan biaya, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas belajar. Orang tua pun merasa frustrasi karena anak mereka tidak bisa bersekolah di lingkungan yang dekat dengan rumah.
Meritokrasi Tanpa Standardisasi
Pemerintah mengklaim bahwa jalur prestasi memberikan kesempatan yang lebih adil bagi siswa berprestasi. Namun, kritik muncul karena tidak adanya standar yang seragam dalam menilai prestasi. Setiap sekolah memiliki kriteria yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakadilan baru. Siswa dari daerah dengan fasilitas terbatas sulit bersaing dengan mereka yang berasal dari kota besar dengan akses lebih banyak.
Keadilan Spasial Terpinggirkan
Keadilan spasial adalah prinsip bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan akses pendidikan yang dekat dengan tempat tinggalnya. Dalam SPMB 2026, prinsip ini mulai ditinggalkan. Pemerintah lebih fokus pada prestasi akademik dan non-akademik, tanpa mempertimbangkan jarak sebagai faktor penting. Akibatnya, kesenjangan akses pendidikan semakin melebar antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Solusi yang Perlu Dipertimbangkan
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu menyeimbangkan antara jalur prestasi dan keadilan spasial. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan sistem kuota yang memadukan kedua aspek tersebut. Selain itu, standardisasi penilaian prestasi harus segera dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan. Pemerintah juga perlu menyediakan lebih banyak SMA negeri di setiap daerah, terutama di wilayah yang masih kekurangan akses pendidikan.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem penerimaan murid baru dapat berjalan lebih adil dan merata, sehingga setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan tempat tinggalnya.
