Mendagri Apresiasi Program Bedah Rumah 21.000 Unit di Papua
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam rapat persiapan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni di 6 provinsi Papua yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Tito menyoroti tingginya permasalahan perumahan di Papua akibat banyaknya masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak.
Program Perumahan yang Masif dan Luar Biasa
"Ini Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 (rumah di wilayah Papua)," ungkap Tito dalam keterangan tertulis pada Rabu, 15 April 2026. Dia menekankan bahwa program sebesar ini belum pernah terjadi sebelumnya dan akan sulit diwujudkan hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mengingat wilayah Papua terdiri dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota, Tito menghitung bahwa jika dibagi rata, setiap daerah harus menganggarkan sekitar 500 unit rumah. "Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana?" tanyanya retoris. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PKP dinilai sangat krusial.
Dukungan untuk Daerah Perbatasan dan Kawasan Kumuh
Selain program bedah rumah, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pihaknya juga menyiapkan sejumlah inisiatif perumahan lainnya bagi masyarakat Papua. Program tersebut mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan rumah subsidi. Tidak hanya itu, Kementerian PKP juga fokus pada perbaikan kawasan kumuh di tiga lokasi strategis, yaitu Papua Induk, Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong.
"Jadi programnya itu masif," tegas Maruarar. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua melalui penyediaan hunian yang layak dan berkelanjutan.
Forum Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah
Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain:
- Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk
- Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti
- Jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
- Gubernur serta perwakilan dari wilayah Papua
Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani isu perumahan di Papua. Tito menyampaikan apresiasi secara khusus kepada Menteri Perumahan Ara Sirait atas program perumahan yang signifikan ini, yang diharapkan dapat mengurangi angka ketidaklayakan hunian di Tanah Papua.
