Kemensos-PKP Verifikasi Rumah Siswa Sekolah Rakyat Tak Layak Huni di Pasuruan
Kemensos-PKP Cek Rumah Siswa Sekolah Rakyat di Pasuruan

Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus mempercepat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program bedah rumah ini ditargetkan untuk rumah siswa Sekolah Rakyat yang masuk kategori tidak layak huni.

Verifikasi Faktual di Lapangan

Tahapan verifikasi faktual di lapangan tengah dikebut. Langkah tersebut dilakukan agar proses renovasi rumah dapat segera terealisasi pada September mendatang. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 Balai P3KP Jawa 4, Firdiansyah Fatoni, menjelaskan bahwa verifikasi faktual seperti yang dilakukan di Pasuruan bertujuan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.

"Untuk Pasuruan sudah 11 titik usulan Kemensos yang lolos verifikasi faktual," ujar Firdiansyah dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026). Ia menjelaskan, Kota dan Kabupaten Pasuruan mendapat kuota 225 titik berdasarkan usulan dari Kemensos. Sementara itu, total usulan bedah rumah untuk orang tua siswa Sekolah Rakyat di seluruh wilayah Jawa Timur mencapai 1.837 titik.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Lokasi yang Disambangi

Saat terjun ke Pasuruan, tim bergerak ke empat lokasi untuk mengecek kondisi rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat. Titik yang disambangi adalah rumah Lilik Qomariyah di Desa Bajangan; Jirilia di Jajar Kebon Desa Gondangwetan; Eko Musidi di Desa Tenggilisrejo Gondangwetan; dan Rahmat di Dusun Jajarkebon, Gondangwetan. Bagi para keluarga penerima manfaat, kehadiran program ini menghadirkan harapan baru.

Salah satu orang tua siswa, Rahmat, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah. "Alhamdulillah, bersyukur ada perhatian dari pemerintah," tuturnya.

Proses Verifikasi

Proses verifikasi faktual di lapangan tak sebatas mengecek kondisi kelayakan bangunan dan sanitasi rumah, tapi juga kelengkapan dokumen calon penerima bantuan. Tenaga Ahli Menteri Sosial, Fajar WH, yang turut mendampingi kegiatan, menyebutkan saat ini terdapat tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di Pasuruan, yakni Sekolah Rakyat Terintegrasi 48 Kabupaten Pasuruan, SRMP 28 Kota Pasuruan, dan SRT 3 Pasuruan.

Menurutnya, pendekatan Sekolah Rakyat tidak sebatas berfokus pada akses pendidikan anak. Program ini juga dirancang untuk menyasar peningkatan kesejahteraan seluruh keluarga. Selain mendapat pendidikan gratis dan berkualitas, para orang tua siswa didorong untuk mengikuti berbagai program pemberdayaan ekonomi agar mampu melepaskan diri dari jerat kemiskinan ekstrem.

"Anaknya disekolahkan, orangtuanya diberdayakan, dan rumahnya yang tak layak huni direnovasi," tegas Fajar.

Target Nasional

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan renovasi 10.000 unit Rumah Tidak Layak Huni secara nasional bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui program BSPS. Sinergi antara Kemensos dan Kementerian PKP ini diharapkan mampu menjadi solusi komprehensif dalam mengentaskan kemiskinan. Kegiatan verifikasi ini turut dihadiri oleh tim PKP, pendamping PKH, hingga kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga