Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah proses pembenahan internal yang sedang berlangsung di Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah, menurut Dudung, akan melakukan evaluasi total dan membenahi tata kelola MBG.
"Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan," jelas Dudung dalam siaran persnya, Sabtu (20/6/2026).
Kendala Internal Tidak Hentikan Program
Dudung menyampaikan bahwa kendala internal tidak akan menghentikan program yang menjadi hajat hidup orang banyak ini. Apalagi, Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas agar pemenuhan gizi masyarakat kelompok rentan tidak terganggu.
"Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan," tuturnya.
"Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat," sambung Dudung.
Inspeksi Mendadak ke SPPG
Dudung mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari hasil pantauan langsung di lapangan, KSP menemukan banyak satuan pelayanan yang sudah mengadopsi standar operasional dengan sangat baik.
"Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat," ujar Dudung.
"SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di daerah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah," imbuh mantan KSAD tersebut.
Prioritas Pemerintah untuk Kelompok Rentan
Pemerintah memprioritaskan agar distribusi makanan bergizi ini menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya masyarakat yang berada di wilayah terluar.
"Kita ingin program ini benar-benar tepat sasaran, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, serta masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T," pungkas Dudung.
Sebelumnya, pemerintah juga berencana melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara resmi dalam aspek pengawasan distribusi logistik dan edukasi gizi di lapangan. Hal ini sebagai bagian dari upaya transparansi dan perbaikan tata kelola program MBG ke depannya.
