Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan sinkronisasi data kebutuhan guru sekolah. Langkah ini menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk APBN 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Cucun usai membuka pertemuan dengan Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) serta perwakilan pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (9/7/2026). Pertemuan itu turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Sinkronisasi Data dan Merger Sekolah
Cucun menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menghitung kebutuhan guru secara lebih akurat. "Mendikdasmen ini lagi menghitung dengan Kemenpan-RB juga, sinergi dengan Kemendagri yang memahami tentang bagaimana peta di daerah itu kebutuhan guru, termasuk kekosongan kepala sekolah," ujar Cucun.
Pemerintah juga tengah memproses penggabungan sekolah, khususnya sekolah dasar. Saat ini sedang disimulasikan jumlah pasti kebutuhan guru jika terjadi merger sekolah. "Kebutuhan jumlah guru disesuaikan dengan sekolah ini lagi betul-betul diinventarisir. Sekarang banyak sekolah-sekolah yang di daerah ini dari nanti Kementerian Dalam Negeri akan menyusun yang bisa di merger itu dari jumlah sekian ratus ribu sekolah berapa sih, ya," katanya.
Cucun menambahkan bahwa DPR akan terus mengawal proses ini. "Ini lagi terus kita simulasi juga, DPR ikut mengawal. Karena nanti kalau emang mau diputuskan di tahun 2027, kan harus disiapkan di KEM-PPKF sekarang ini," tambahnya.
Kepastian Status PPPK
Lebih lanjut, Cucun meminta agar status pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) segera dipastikan. Ia mengingatkan bahwa batas waktu pengangkatan jangan sampai melewati September 2026. "Jangan sampai nanti sudah lewat September status mereka nggak ada, ya. Jadi ini butuh kejelasan, tadi terkait P3K ada dua kan, ada yang penuh waktu yang paruh waktu ini," ungkapnya.
Pertemuan antara DPR, GTKN, dan pemerintah ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang memperkuat kebijakan pendidikan nasional, terutama dalam hal distribusi guru dan efisiensi sekolah dasar melalui merger.
