Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak memperpanjang masa moratorium pembangunan dapur baru program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta BGN memberikan kepastian hukum bagi mitra yang telah berinvestasi, serta memprioritaskan dapur yang sudah memenuhi kriteria untuk segera beroperasi.
Moratorium Dapur Baru: Tiga Kebijakan BGN
Yahya menjelaskan bahwa BGN di bawah kepemimpinan baru menerapkan tiga kebijakan utama: moratorium pembangunan dapur baru, refocusing penerima manfaat, dan efisiensi anggaran. Menurutnya, kebijakan ini berdampak langsung pada mitra yang telah bekerja sama secara resmi dengan BGN.
"Komisi IX telah mengadakan RDPU dengan mitra MBG yang terdiri dari berbagai asosiasi dan konsorsium," ujar Yahya kepada wartawan pada Minggu (19/7/2026). Ia menambahkan bahwa para mitra menginginkan perlakuan yang adil karena mereka telah mendapatkan persetujuan resmi dan ID kerja sama dari BGN.
Investasi Mitra Terancam
Yahya menyoroti bahwa banyak mitra telah mengeluarkan investasi besar untuk pembangunan dapur MBG, termasuk meminjam dana dari bank atau menjual aset pribadi. "Mereka juga sudah keluar uang untuk menjaga dan merawat bangunan yang sudah selesai. Mereka telah berinvestasi jadi harus dihargai dan diperhatikan oleh BGN," tegasnya.
Politisi Golkar ini meminta BGN memberikan batas waktu yang jelas selama masa moratorium dan segera melakukan evaluasi terhadap dapur yang masih bisa dilanjutkan kerja samanya. "BGN harus punya limit waktu untuk melakukan moratorium sekaligus evaluasi serta membuat klasifikasi terhadap dapur yang bagaimana yang masih bisa dilanjutkan kerjasamanya," paparnya.
Prioritas untuk Dapur di Daerah 3T
Yahya secara khusus meminta agar pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 2.000 dapur di daerah 3T sudah selesai dibangun namun terhambat kebijakan moratorium. "Yang perlu mendapat prioritas untuk dilanjutkan adalah pembangunan dapur di daerah 3T. Informasinya ada 2.000 dapur yang sudah selesai dibangun tapi sekarang terkendala dengan adanya moratorium. Itu harus diprioritaskan untuk dilanjutkan kerjasamanya," tuturnya.
Selain itu, Yahya menekankan bahwa dapur yang sudah memiliki SPPI (Surat Perintah Penyediaan dan Investasi) dan virtual account harus diprioritaskan. "Bagi dapur yang sudah ada SPPI dan sudah ada virtual accountnya harus diprioritaskan untuk dilanjutkan. Kedua, dapur yang sudah selesai dibangun juga perlu mendapat prioritas. BGN jangan terlalu lama melakukan moratorium karena hal ini menyangkut kepastian," sambungnya.
Tanggapan BGN: Moratorium Sementara
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Trenggono meminta waktu kepada para mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) untuk menata ulang program MBG. Ia menegaskan bahwa penghentian sementara ini tidak akan berlangsung selamanya. "Kemarin keluhan dari mitra, ya datang ke sini untuk menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya. Ada yang ditanyakan juga tadi dari Komisi IX. Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi hanya penghentian sementara," kata Trenggono di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7).
Trenggono mengimbau para mitra memberikan waktu kepada BGN untuk menata ulang sekitar 27 ribu SPPG yang sudah terbentuk di berbagai wilayah. "Kita berikan waktu dong untuk menata kembali. Sejumlah 27 ribu sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Kemudian juga untuk SPPG yang lain-lain, seperti yang berada di wilayah 3T, semuanya akan kita berikan waktu. Tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya," jelasnya.
Dampak dan Harapan ke Depan
Yahya menegaskan bahwa MBG adalah program yang dibiayai oleh masyarakat, sehingga kerja sama dengan mitra yang resmi secara kelembagaan harus dihormati. Ia berharap BGN segera mengambil langkah konkret untuk mengakhiri ketidakpastian yang dialami para mitra. Dengan adanya batas waktu yang jelas dan evaluasi yang transparan, diharapkan program MBG dapat berjalan efektif tanpa merugikan pihak-pihak yang telah berinvestasi.
