Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) membantah tudingan adanya pengondisian dari pemerintah terkait demonstrasi yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menegaskan bahwa pemerintah selalu membuka ruang bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapat, baik yang mendukung maupun mengkritik kebijakan pemerintah.
Pemerintah Hormati Pro dan Kontra
Kurnia Ramadhana menyatakan, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, setiap warga negara berhak menyatakan pendapatnya. Pemerintah, menurutnya, menghormati kedua belah pihak, baik yang setuju maupun yang menentang kebijakan. "Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, siapa pun boleh menyatakan pendapat. Baik pendapat yang sepakat dengan kebijakan pemerintah maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah. Posisi pemerintah menghormati kedua belah pihak tersebut," ujar Kurnia kepada wartawan di gedung Bakom RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Pembenahan Program MBG Terus Dilakukan
Kurnia menekankan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan pembenahan terhadap program MBG. Perbaikan di segala aspek terus dilakukan oleh pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang dan jajarannya. "Pada intinya, yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal program Makan Bergizi Gratis. Sembari itu juga perbaikan-perbaikan sembari dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru," ucapnya.
Bantahan Adanya Pengondisian
Kurnia secara tegas membantah adanya pengondisian atau keterlibatan pemerintah dalam demo yang mendukung MBG. Menurutnya, pemerintah menghargai setiap pendapat masyarakat, baik pro maupun kontra. "Ya, saya rasa penjelasan saya tadi sudah bisa merespons ya terkait dengan dugaan ada pengondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG. Saya rasa itu tidak benar," ujarnya. "Karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra," tambahnya.
