Artikel ini terinspirasi dari tulisan Seger Asaf di Times Higher Education pada 29 Juli 2026 berjudul 'We’ll stand our ground': German science prepares for AfD rise. Tulisan itu menyoroti bagaimana komunitas ilmiah Jerman, khususnya akademisi dan peneliti, bersiap menghadapi kemungkinan naiknya Alternative für Deutschland (AfD), partai kanan jauh, ke tampuk kekuasaan di beberapa negara bagian. Situasi tersebut menimbulkan ketegangan antara politik dan ilmu pengetahuan, serta memaksa universitas dan lembaga riset untuk mempertahankan integritas akademik di tengah ancaman intervensi politik.
Kekhawatiran Akademisi Jerman
AfD dikenal dengan sikap skeptis terhadap perubahan iklim, vaksinasi, dan riset ilmiah pada umumnya. Partai ini juga kerap menyerang kebebasan berpendapat di kampus. Menurut Asaf, para rektor dan pimpinan universitas di Jerman mulai menyusun strategi perlindungan, termasuk memperkuat otonomi institusi dan menjalin aliansi dengan organisasi ilmiah internasional. Seperti dikutip dalam artikel tersebut, 'Kami akan bertahan' menjadi motto mereka dalam menghadapi potensi kemenangan AfD di negara bagian seperti Sachsen dan Thüringen.
Ancaman Terselubung di Indonesia
Indonesia, meski berada dalam konteks berbeda, menghadapi tantangan serupa: bagaimana menjaga kebebasan akademik, otonomi perguruan tinggi, dan tata kelola riset agar tidak terjebak dalam pusaran politik praktis. Jika Jerman bersiap menghadapi ancaman eksplisit, Indonesia harus belajar mengantisipasi ancaman yang lebih subtil, namun sama berbahayanya. Bentuk ancaman itu bisa berupa intervensi dalam proses rekrutmen rektor, tekanan terhadap riset yang dianggap sensitif, atau pengarahan kurikulum agar selaras dengan kepentingan politik tertentu.
Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan adanya upaya politisasi universitas. Misalnya, pengangkatan rektor yang tidak transparan atau pemotongan anggaran riset yang tidak sesuai dengan prioritas akademik. Ancaman subtil lainnya adalah self-censorship di kalangan dosen dan peneliti karena khawatir akan konsekuensi politis dari publikasi mereka.
Menjaga Integritas Akademik
Untuk menjaga integritas akademik, Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum yang melindungi otonomi perguruan tinggi. Undang-Undang Pendidikan Tinggi telah memberikan landasan, tetapi implementasinya kerap terkendala oleh intervensi kekuasaan. Diperlukan juga penguatan peran senat universitas dan badan penyelenggara yang independen.
Selain itu, komunitas akademik harus proaktif dalam membangun solidaritas, seperti yang dilakukan akademisi Jerman. Mereka bisa membentuk forum diskusi, menerbitkan pernyataan bersama, dan menjalin kerja sama dengan lembaga riset internasional. Masyarakat sipil dan media juga berperan penting dalam mengawasi dan mengkritisi setiap upaya intervensi politik terhadap dunia akademik.
Pada akhirnya, belajar dari Jerman, Indonesia harus menyadari bahwa ancaman terhadap kebebasan akademik tidak selalu datang dalam bentuk yang gamblang. Ancaman subtil justru lebih berbahaya karena sulit dideteksi dan dilawan. Oleh karena itu, kewaspadaan dan kesiapan seluruh elemen bangsa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi tetap menjadi benteng kebenaran dan inovasi yang bebas dari tekanan politik.
