Pemprov DKI Jakarta Tegaskan Sanksi untuk Sekolah Swasta Gratis yang Melakukan Pungli
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk memberikan sanksi tegas kepada sekolah swasta gratis yang terbukti melakukan pungutan liar. Penindakan ini dilakukan sebagai upaya memastikan program pendidikan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa membebani para siswa dan keluarga mereka.
Larangan Keras Terhadap Pungutan dalam Program Sekolah Swasta Gratis
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyatakan dengan tegas bahwa program sekolah swasta gratis tidak diperbolehkan memungut biaya atau barang dalam bentuk apa pun dari peserta didik. Larangan ini telah ditegaskan sejak awal melalui komitmen bersama yang dibuat dengan pihak sekolah.
"Pasti ada sanksi, tapi jangan sampai penerapan sanksi justru membuat anak-anak terbengkalai. Fokus kita tetap pada pelayanan pendidikan agar aksesnya merata," ujar Nahdiana pada Kamis, 23 April 2026. Dia menambahkan bahwa setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti secara serius oleh Pemprov DKI, karena sekolah yang masih melakukan pungutan berarti telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati.
Indikasi Pungli dan Respons dari DPRD DKI Jakarta
Sementara itu, Komisi E DPRD DKI Jakarta turut menyoroti adanya indikasi pungutan liar dalam pelaksanaan program sekolah swasta gratis. Ketua Komisi E, Muhammad Subki, meminta Dinas Pendidikan untuk segera menindaklanjuti laporan yang masuk dan memberikan sanksi administratif kepada sekolah yang terbukti melanggar.
Subki menjelaskan bahwa sekolah swasta yang tergabung dalam program ini telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait larangan pungutan tambahan. Oleh karena itu, mereka harus berkomitmen penuh untuk memberikan layanan pendidikan tanpa biaya kepada masyarakat.
Meski demikian, dia mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang memperluas program sekolah swasta gratis dari 40 menjadi 103 sekolah, mulai Juli 2026. "Bulan Juli nanti, insya Allah, sudah mulai jalan," ujarnya, seperti dikutip dari Antara. Subki berharap kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak negatif pada program ini, mengingat manfaatnya yang besar dalam membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.
Dampak dan Harapan ke Depan
Program sekolah swasta gratis di DKI Jakarta dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Dengan adanya sanksi tegas terhadap pungutan liar, diharapkan program ini dapat berjalan lebih transparan dan efektif.
Pemprov DKI berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan program, memastikan tidak ada lagi praktik pungli yang memberatkan siswa. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung tujuan pendidikan yang inklusif di ibu kota.
