Kebijakan Larangan Motor Siswa di Jawa Barat Tidak Seragam, Disesuaikan dengan Akses Transportasi
Kebijakan larangan siswa membawa sepeda motor ke sekolah di Jawa Barat telah memicu beragam respons dari masyarakat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa aturan ini tidak diterapkan secara menyeluruh di semua daerah, melainkan disesuaikan dengan kondisi akses transportasi di masing-masing wilayah.
Penyesuaian Berdasarkan Ketersediaan Angkutan Umum
Dedi Mulyadi menekankan bahwa larangan hanya diberlakukan bagi siswa yang tinggal di daerah dengan ketersediaan angkutan umum yang memadai. "Larangan itu bagi daerah yang ada kendaraan umumnya. Jadi, yang tidak ada kendaraan umumnya boleh bawa (motor). Tetapi, yang masih ada kendaraan umumnya tidak diperbolehkan untuk bawa motor," ujarnya saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Kamis (26/2/2026).
Pernyataan ini disampaikan untuk mengklarifikasi kebijakan yang sebelumnya menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua dan siswa. Gubernur menjelaskan bahwa pendekatan fleksibel ini bertujuan untuk memastikan keselamatan siswa sekaligus mempertimbangkan faktor aksesibilitas transportasi di berbagai wilayah Jawa Barat.
Respons Masyarakat dan Implikasi Kebijakan
Kebijakan ini telah memunculkan diskusi publik mengenai efektivitas dan implementasinya. Beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai upaya mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar, sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya bagi siswa di daerah terpencil dengan akses transportasi terbatas.
Dedi Mulyadi menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini dan melakukan evaluasi berkala. "Kami ingin menciptakan lingkungan sekolah yang aman tanpa memberatkan siswa yang tinggal di daerah dengan fasilitas transportasi minim," katanya.
Dengan pendekatan yang tidak seragam ini, diharapkan kebijakan dapat lebih adil dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sambil tetap mengedepankan prinsip keselamatan bagi seluruh siswa di Jawa Barat.
