Gubernur Banten, Andra Soni, meminta agar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Provinsi Banten berlangsung secara terbuka, adil, dan akuntabel. Ia juga mengingatkan akan adanya oknum tidak bertanggung jawab yang berusaha memaksakan keinginan untuk memengaruhi hasil seleksi.
SPMB Harus Fair dan Transparan
Andra Soni menegaskan bahwa proses SPMB harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak boleh ada pihak-pihak yang memaksakan kepentingan tertentu dalam penerimaan peserta didik baru. "Proses SPMB ini harus dilaksanakan secara fair, dilaksanakan secara terbuka, dilaksanakan akuntabel," ujarnya di Kota Tangerang, Selasa (26/5/2026).
Menjaga Integritas dan Transparansi
Lebih lanjut, Andra Soni menjelaskan bahwa setiap tahapan pelaksanaan SPMB selalu menjadi perhatian masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan transparansi selama proses berlangsung. "Bahwa di setiap masa SPMB itu selalu ada oknum-oknum yang berusaha untuk memaksakan keinginannya, memaksakan kepentingannya," katanya.
Hak Pendidikan Seluruh Anak Banten
Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini fokus memastikan hak seluruh anak di Provinsi Banten untuk memperoleh pendidikan lanjutan terpenuhi secara merata. "Kita hari ini bicara adalah hak semua warga Banten, hak semua anak-anak kita yang berhak untuk mendapatkan pendidikan tingkat atas di Provinsi Banten," jelasnya.
Keterbatasan Sekolah Negeri dan Program Sekolah Gratis
Pada kesempatan itu, Andra Soni juga mengakui bahwa jumlah sekolah negeri di Provinsi Banten masih terbatas. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya memastikan akses pendidikan dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan Program Sekolah Gratis sebagai alternatif untuk memperluas akses pendidikan. "Program Sekolah Gratis salah satu alternatif untuk memenuhi rasio anak-anak kita sekolah di sekolah lanjutan," imbuhnya.
Pengawasan Pelaksanaan SPMB
Orang nomor satu di Provinsi Banten itu juga telah mengarahkan Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Kantor Cabang Dinas (KCD) untuk mengawasi pelaksanaan SPMB secara maksimal. "Saya juga mengarahkan kepada Dinas Pendidikan, KCD, untuk melakukan koordinasi dan evaluasi. Karena ini tanggung jawab kita bersama, bahwa setiap anak berhak mendapatkan akses pendidikan yang adil dan merata," ucapnya.
