DPR Soroti Penurunan Anggaran Perpusnas 2026, Berisiko Lemahkan Literasi Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyoroti penurunan anggaran Perpustakaan Nasional atau Perpusnas untuk tahun 2026, yang kini hanya dialokasikan sebesar Rp 377 miliar. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius di kalangan legislatif mengenai prioritas pemerintah dalam membangun literasi di Indonesia.
Pertanyaan Prioritas Pemerintah
Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan bahwa penurunan anggaran tersebut memunculkan tanda tanya besar saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). "Penurunan anggaran Perpusnas, memang memunculkan pertanyaan dari kami pada saat pembahasan RAPBN saat itu khususnya mengenai prioritas pemerintah terhadap literasi," ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat, 6 Maret 2026.
Pihaknya menilai, langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada pembangunan literasi nasional. Anggota Komisi X bahkan menilai penurunan ini sebagai indikasi belum adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap penguatan literasi, yang dianggap paradoks karena terjadi di tengah narasi penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menuju Indonesia Emas.
Risiko Pelemahan Literasi Nasional
Lalu menegaskan bahwa penurunan anggaran sangat berisiko melemahkan mutu literasi nasional. "Ya, bahkan kami melihat risiko adanya pelemahan literasi ini. Beberapa anggota Komisi X bahkan menilai, penurunan anggaran ini mengancam keberlanjutan standar mutu literasi nasional," ungkapnya.
Risiko tersebut diidentifikasi dari beberapa dampak konkret, termasuk:
- Terhambatnya bantuan buku untuk desa dan taman bacaan masyarakat.
- Terhentinya program kampanye duta baca yang selama ini gencar dilakukan.
- Meningkatnya risiko kerusakan naskah kuno akibat minimnya kegiatan preservasi dan alih media.
Bertolak Belakang dengan Agenda Peningkatan SDM
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran Perpusnas justru bertolak belakang dengan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia. "Pada rapat dengan Perpusnas, Komisi X selalu menegaskan bahwa perpustakaan adalah ujung tombak literasi dan pendidikan non-formal, sehingga minimnya anggaran akan menghambat misi meningkatkan daya saing bangsa," katanya.
Lalu menekankan bahwa penguatan ekosistem literasi seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah, termasuk melalui perpustakaan. "Literasi bukan hanya soal buku, tetapi juga bagian dari upaya membangun kemampuan berpikir kritis dan pembelajaran sepanjang hayat," ucap dia.
Harapan dan Dukungan Komisi X
Meski demikian, Komisi X DPR berharap Perpusnas tetap mampu melakukan penyesuaian kebijakan dan menjaga mutu melalui inovasi program, agar upaya peningkatan literasi tidak malah melemah. "Kami juga akan memonitor implementasi program agar dampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan meski dengan anggaran yang kecil," jelasnya.
Komisi X selalu mendukung usulan Perpusnas, sepanjang benar-benar diarahkan untuk memperkuat program peningkatan literasi, pengembangan perpustakaan daerah, penyediaan bahan bacaan yang berkualitas, serta penguatan ekosistem literasi di masyarakat. Dukungan ini diharapkan dapat memitigasi risiko dari penurunan anggaran yang signifikan tersebut.
