Sejumlah penggiat literasi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia belum menempatkan buku dan literasi sebagai prioritas utama. Maman Suherman, advokat literasi, menyebutkan indikatornya adalah menurunnya anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Anggaran Perpusnas tahun ini tercatat Rp 377 miliar, turun 37 persen dibandingkan awal tahun 2025. Maman meragukan peningkatan kualitas perpustakaan jika anggaran hanya tinggal ratusan miliar rupiah.
"Bagaimana merawat naskah-naskah kuno? Bagaimana meningkatkan kualitas pustakawan di berbagai daerah? Kegiatan literasi tidak mungkin dengan anggaran nol," katanya. Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso mengatakan pihaknya terus berupaya menjaga layanan perpustakaan meski menghadapi tantangan anggaran. "Penyesuaian anggaran pada 2026 menjadi tantangan yang harus kami respons secara bijak dan adaptif," ujarnya. Ia menambahkan bahwa anggaran yang lebih rendah tidak mengurangi komitmen untuk memperkuat layanan publik Perpusnas.
Munculnya Perpustakaan Independen
Saat perpustakaan pemerintah menghadapi tantangan, sejumlah perpustakaan independen mulai bermunculan. Awi Chin, yang dibesarkan di Sepauk, Kalimantan Barat dengan akses buku terbatas, mendirikan Taksu Book Cafe di Jakarta Selatan delapan bulan lalu. Terinspirasi dari pengalaman studi di Edinburgh, kota yang dijuluki City of Literature oleh UNESCO, Awi ingin semua orang punya akses membaca. "Kami punya sekitar 800 buku, orang bisa baca gratis di sini," kata Awi. Koleksinya mencakup buku bergenre queer dan politik yang mungkin tidak tersedia di perpustakaan pemerintah. Tempat ini juga rutin menggelar pertemuan komunitas dari berbagai latar belakang.
Margin Library, didirikan oleh tiga orang teman, hadir sebagai ruang literasi independen lainnya. Sheilla Njoto, salah satu pendiri, mengatakan mereka ingin menciptakan ruang untuk belajar lebih dalam lewat film, musik, literatur, dan akademik di tengah gempuran media sosial. "Budaya kita sekarang melatih kita hanya menyentuh permukaan. Tapi ada rasa haus yang tidak pernah terpenuhi," katanya. Margin Library menyelenggarakan program diskusi seperti 'The Dark Academia Club' yang membahas topik abstrak seperti kapitalisme dan filsafat politik. Menurut Sheilla, minat terhadap ruang belajar dan diskusi terbuka terus bertambah, tidak lepas dari situasi sosial-politik belakangan, termasuk perdebatan revisi sejarah Indonesia. "Itu membuat orang mulai berpikir, 'kalau sejarah ini sedang ditulis ulang, apa yang seharusnya saya ketahui sebelum mungkin dihapus?'" ujarnya. Buku-buku seperti Madilog karya Tan Malaka hingga buku sejarah 1965 dan 1998 mulai dicari lagi generasi muda.
Ruang Literasi bagi Warga Tidak Mampu
Tidak semua orang memiliki akses yang sama untuk membaca dan belajar secara independen. Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama kelompok pemuda Oi Tangsel mendirikan Taman Bacaan Masyarakat Kolong (TBM Kolong) di bawah jalan layang Ciputat sepuluh tahun lalu. TBM Kolong buka setiap hari dengan berbagai genre buku dan kegiatan mingguan untuk mendorong budaya membaca. Ketua TBM Kolong, Muhammad Refi Syahputra, mengatakan perpustakaan ini membawa perubahan, terutama program pengajaran untuk anak-anak di kolong jalan layang. "Kami dapat laporan dari ibu-ibu, 'kak makasih ya sudah ajarin anak kami baca, menulis, dan menghitung,'" katanya. Namun dukungan semakin terbatas. TBM Kolong tidak memiliki dana kas tetap, sebagian besar dijalankan sukarela dan bergantung pada relawan. "Banyak orang pinggir jalan atau pengamen mulai tidur di tempat kami, meninggalkan kardus dan pakaian bekas," tambah Refi. Persoalan ini sudah disampaikan ke pemerintah setempat, namun belum ada tindak lanjut.
Perlunya Kolaborasi
Pengelola ruang literasi independen mengakui keterbatasan sumber daya. Sheilla dari Margin Library mengatakan, "Sebagai pengelola independen, ada batas kemampuan kami. Kami juga harus bertahan secara finansial." Awi dari Taksu Book Cafe juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Perpusnas menyambut baik kemunculan perpustakaan independen sebagai fenomena positif. Maman Suherman, pengamat literasi, mengatakan taman bacaan dan perpustakaan perlu dianggap sebagai mitra strategis. "Penggiat literasi ini tidak digaji, tapi karena kerelaan. Bukan berarti dibiarkan berjalan sendiri," ujarnya. Ia melihat peluang kolaborasi antara pemerintah dan komunitas literasi independen. "Saya tidak pernah menganggap anak muda Indonesia tidak suka baca. Kepedulian mereka tinggi, minat baca mereka tinggi. Bisakah pemerintah menjadi bagian dari mereka? Bukan sebagai guru yang mengajar, tapi sebagai teman yang mendukung," katanya.
