Wamensos Agus Jabo Tegaskan Sekolah Rakyat Tanpa Seleksi Akademis, Fokus pada Ekonomi Keluarga
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa perekrutan siswa untuk Sekolah Rakyat tidak melalui seleksi akademis, melainkan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga. Penegasan ini disampaikan saat ia menerima audiensi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Brebes, Mohkhammad Taufiq dan I Iqbal Tanjung, di Ruang Kerja Wamensos, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/2/2026).
Seleksi Berbasis Data Kemiskinan
Agus Jabo menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan melalui penjangkauan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). "Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat, kalau (mereka) sakit, Kemensos harus obati mereka, kalau sudah sembuh masukkan ke sekolah rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memuliakan masyarakat prasejahtera dan memastikan proses perekrutan bebas dari praktik nepotisme. "Pak Ketua tidak boleh titip, Pak Wakil Ketua enggak boleh titip, saya juga enggak boleh titip. Tetapi kalau di lingkungan njenengan ternyata banyak orang miskin, silahkan diusulkan. Nanti yang akan menentukan Kemensos. Begitu data masuk kita akan cek lapangan benar enggak ini, itu lho," jelas Agus Jabo.
Fasilitas dan Prioritas Daerah
Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan berbagai fasilitas lengkap, termasuk:
- Lapangan olahraga
- Perpustakaan
- Ruang kelas
- Makan bergizi tiga kali sehari
Setiap siswa menerima delapan stel seragam dan fasilitas laptop untuk mendukung pembelajaran. Agus Jabo menambahkan bahwa jika Sekolah Rakyat berdiri di suatu daerah seperti Brebes, maka siswa, guru, dan kepala sekolah akan diprioritaskan dari daerah tersebut. "Kalau itu di Brebes, siswanya harus dari Brebes, dari desil 1 dan 2. Terus guru-gurunya juga kita prioritaskan dari Brebes, termasuk kepala sekolahnya kita prioritaskan dari Brebes. Jadi karena nanti masing-masing kota, kabupaten punya sendiri," tambahnya.
Pendampingan Lanjutan dan Kolaborasi
Selain pendidikan akademis dan karakter, Sekolah Rakyat juga memberikan pendampingan lanjutan bagi lulusannya, baik yang melanjutkan ke perguruan tinggi maupun dunia kerja. Kementerian Sosial telah bekerja sama dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Tenaga Kerja, dan BP2MI. "Jadi, kalau misalkan sudah lulus SMA, kemudian mereka belum mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka (dapat langsung) bekerja supaya meng-graduasi orang tuanya. Kita hanya mengantarkan saja mereka lulus SMA harus sekolah atau kerja," kata Agus Jabo.
Dukungan dari DPRD Brebes
Wakil Ketua I DPRD Brebes, Iqbal Tanjung, menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerahnya. "Harapan kami dengan adanya Sekolah Rakyat ini, anak-anak yang tidak mampu, dan punya potensi bisa dikembangkan lebih baik. Kita di DPRD konsultasi lebih lanjut terkait program Sekolah Rakyat supaya tidak terjadi miss komunikasi," ungkapnya.
Perkembangan Sekolah Rakyat
Hingga kini, Sekolah Rakyat rintisan telah berdiri di 166 titik dengan 15.954 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA, didukung oleh 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan. Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat permanen berlangsung di 104 titik dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2026.
Audiensi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Tenaga Ahli Menteri (TAM) dari berbagai bidang, termasuk konsolidasi program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan, riset data, dan sistem informasi manajemen, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung program ini secara holistik.
