Pelajar Jerman Kembali Gelar Mogok Sekolah, Protes Rencana Wajib Militer
Pada hari Kamis, 6 Maret 2026, ribuan pemuda Jerman berkumpul di Potsdamer Platz, jantung Kota Berlin, untuk melakukan long march menentang rencana pemerintah mengenai wajib militer. Aksi ini menandai gelombang kedua protes besar-besaran dalam beberapa bulan terakhir, mencerminkan keresahan yang mendalam di kalangan generasi muda.
Skala Demonstrasi yang Luas dan Suara Penolakan
Polisi mencatat sekitar 3.000 peserta di Berlin, sementara penyelenggara mengklaim jumlahnya mencapai 6.000 demonstran di ibu kota tersebut. Secara nasional, total partisipasi diperkirakan sekitar 50.000 orang yang turun ke jalan di lebih dari 130 kota dan kota kecil di seluruh Jerman. Shmuel Schatz, seorang pelajar berusia 17 tahun yang menjadi juru bicara Komite Mogok Sekolah, menyatakan penolakannya dengan tegas. "Saya rasa saya ogah mengorbankan nyawa demi teman, kerabat, atau kenalan saya, dalam skenario terburuk," ujarnya kepada Deutsche Welle. "Yang terjadi, pada akhirnya, orang-orang hanya dikirim ke medan perang demi kepentingan perusahaan besar seperti Rheinmetall, ThyssenKrupp, dan lainnya, supaya mereka bisa menumpuk harta dari peperangan."
Latar Belakang Kebijakan dan Target Militer
Pemerintah Jerman memperkenalkan undang-undang layanan militer baru pada Desember 2025. Dengan aturan ini, semua pemuda berusia 18 tahun pada tahun 2026 akan menerima kuesioner wajib yang menanyakan motivasi dan kecocokan mereka untuk bergabung dengan militer, sekaligus memberikan informasi tentang cara menjadi sukarelawan di pasukan Jerman Bundeswehr. Kebijakan ini khususnya diwajibkan bagi semua pria. Pemerintah menyebutkan tahun lalu bahwa mereka menyiapkan "jalur peningkatan jumlah personel" untuk mencapai sekitar 260.000 tentara—naik dari jumlah saat ini yang hanya 180.000—ditambah sekitar 200.000 cadangan tentara. Namun, jika upaya menarik sukarelawan ini tidak mencapai target yang ditetapkan, pemerintah berencana mengembalikan sistem wajib militer sepenuhnya.
Kekhawatiran dan Kritik dari Demonstran
Kiran Schrmann, seorang demonstran berusia 19 tahun yang juga juru bicara aksi di Berlin, menekankan pentingnya kebebasan memilih. "Orang yang bergabung secara sukarela boleh berjuang untuk hal ini, meski tentu ada tantangannya. Tapi orang tidak boleh dipaksa. Pemaksaan tidak pernah menjadi solusi," katanya. Kekhawatiran ini diperkuat oleh laporan militer pekan ini dari Komisaris Parlemen untuk Angkatan Bersenjata, Henning Otte, dari partai konservatif Uni Demokratik Kristen CDU, yang menyatakan "keraguan tentang keberhasilan prinsip sukarela."
Peningkatan Penolakan Wajib Militer dan Dasar Hukum
Banyak pihak meyakini bahwa wajib militer tidak bisa dihindari, dan organisasi perdamaian telah mencatat peningkatan permintaan informasi tentang cara menolak wajib militer dengan alasan hati nurani. Konstitusi Jerman menegaskan bahwa warga negara punya hak untuk tidak bergabung dengan militer, dan tersedia berbagai layanan konseling bagi penolak wajib militer. Data menunjukkan bahwa jumlah penolak wajib militer di Jerman meningkat tajam pada tahun 2025. Menurut Badan Federal Urusan Keluarga Jerman (BAFzA), ada 3.867 pengajuan tahun lalu, naik 72% dibanding tahun sebelumnya.
Sejarah dan Mekanisme Wajib Militer di Jerman
Jerman telah memiliki layanan nasional wajib militer selama beberapa dekade, dengan opsi bagi pemuda yang memilih jalur sipil. Sistem ini dinonaktifkan pada tahun 2011, tetapi dapat diaktifkan kembali jika parlemen Jerman Bundestag menyatakan keadaan darurat atau butuh pertahanan nasional. Untuk mencapai keputusan ini, diperlukan suara mayoritas dua pertiga di parlemen rendah. Jika keadaan darurat nasional diterapkan, pria berusia 18–60 tahun secara teoritis dapat dipanggil untuk menjalani dinas militer.
Gelombang Protes yang Berlanjut
Aksi protes nasional pada Kamis, 5 Maret 2026, ini merupakan "mogok sekolah" kedua di Jerman dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Desember 2025, sekitar 55.000 orang juga turun ke jalan di 90 kota di seluruh negeri, menunjukkan bahwa gerakan penolakan ini terus mendapatkan momentum. Demonstrasi ini tidak hanya sekadar aksi sporadis, tetapi bagian dari gerakan sosial yang lebih luas yang menantang kebijakan pertahanan pemerintah.
