Proses pembangunan 93 Sekolah Rakyat telah mencapai tahap akhir dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah merupakan faktor penentu keberhasilan dalam masa transisi dan operasional program prioritas Presiden ini. Fase krusial ini, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama lintas sektoral.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Masa Transisi
Gus Ipul menjelaskan bahwa sebagian Sekolah Rakyat masih akan menggunakan gedung rintisan, sementara sebagian lainnya beralih ke gedung permanen. Oleh karena itu, koordinasi yang baik sangat diperlukan untuk melewati masa transisi ini dengan lancar. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen yang dihadiri 126 perwakilan pemerintah daerah dari 93 kabupaten/kota di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, pada Rabu (17/6/2026).
Progres Pembangunan dan Jangkauan Siswa
Gus Ipul mengungkapkan bahwa sebanyak 48.975 bakal calon siswa telah terjangkau oleh program Sekolah Rakyat, melampaui kuota awal yang sebesar 32.640 siswa. Progres pembangunan 93 sekolah permanen saat ini telah mencapai 78,75 persen. Secara nasional, pada tahun ajaran 2026/2027 akan beroperasi 178 Sekolah Rakyat, yang terdiri dari 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan tahun 2025, dan 8 sekolah rintisan baru tahun 2026. Dari sisi kesiapan fisik, 69 lokasi telah rampung dan 24 lainnya sudah dapat difungsikan.
Tantangan Pasca Pembangunan
Gus Ipul menegaskan bahwa tantangan tidak berhenti pada selesainya pembangunan fisik. Gedung yang selesai bukan berarti sekolah siap beroperasi. Proses pemindahan siswa, penerimaan siswa baru, dan memastikan dukungan di tahap awal menjadi faktor penentu keberhasilan. Antusiasme masyarakat yang tinggi menjadi indikator sekaligus tantangan tersendiri. Dari total 48.975 anak yang telah terdata, mayoritas berasal dari kelompok paling rentan: 85,8 persen penerima PKH dan 77,6 persen dari desil 1-2 DTSEN, dengan sebagian merupakan anak yang sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan.
Perubahan Positif pada Siswa
Gus Ipul menyoroti perubahan positif yang dialami para siswa. Bukan hanya capaian akademik, tetapi juga perubahan perilaku dan kesehatan. Mereka kini jauh lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan memiliki harapan terhadap masa depan. Hal ini menunjukkan dampak nyata dari program Sekolah Rakyat.
Peran Pemerintah Daerah dalam Transisi
Memasuki masa transisi menuju operasional penuh, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Hal ini meliputi penetapan siswa, pembentukan tim transisi, dukungan tenaga pengajar, dan sosialisasi kepada masyarakat. Gus Ipul mengakui kemungkinan kekurangan tenaga kependidikan di lokasi baru, sehingga bantuan dari daerah berupa guru sementara sangat dibutuhkan pada tahap awal.
Tujuh Langkah Percepatan
Pemerintah telah menetapkan tujuh langkah percepatan menuju 14 Juli, yang mencakup penetapan siswa, sosialisasi masyarakat, hingga mobilisasi guru dan siswa. Dalam waktu yang semakin terbatas, kecepatan respons daerah menjadi faktor kunci. Tujuh langkah ini sudah terkunci dalam jadwal, dan yang bisa dikendalikan adalah kecepatan respons pemda di setiap tahap.
Jaring Pengaman bagi Siswa
Selain kesiapan teknis, pemerintah menekankan pentingnya jaring pengaman bagi siswa. Hal ini mencakup layanan kesehatan, dukungan psikologis, pendamping sosial, hingga aspek keamanan lingkungan sekolah. Semua aspek ini harus dipersiapkan secara matang untuk memastikan kenyamanan dan keamanan siswa.
Komitmen Pemerintah Daerah
Perwakilan Kabupaten Boalemo, Syafrudin Kadir Lamusu, menyatakan kesiapan untuk mempercepat tindak lanjut di lapangan, termasuk percepatan pembangunan gedung fisik serta sosialisasi dan penyerapan siswa yang sesuai kriteria. Senada dengan itu, perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan langkah konkret pada aspek transisi kelembagaan melalui penerbitan SK transisi dari sekolah rintisan ke sekolah permanen.
Penandatanganan Nota Kesepahaman
Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman secara simbolis oleh perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan Kota Palangkaraya, serta diikuti seluruh perwakilan daerah lainnya. Ke depan, Kementerian Sosial juga akan membuka akses publik melalui kegiatan open house Sekolah Rakyat sebagai bentuk transparansi sekaligus penguatan dukungan masyarakat.
