Nasib Literasi Indonesia Terancam Akibat Pemangkasan Anggaran Perpusnas
Ada kegelisahan mendalam yang menyelimuti alokasi anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang anjlok tajam tahun ini. Padahal, pemerintah terus menggaungkan pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Ironisnya, denyut aktivitas di Perpusnas di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, masih terlihat normal meski anggaran dipangkas lebih dari 50 persen.
Operasional Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan
Pada suatu Kamis sore, pengunjung masih memadati Perpusnas yang kini berfungsi tak hanya sebagai tempat meminjam buku, tetapi juga ruang membaca, bekerja, dan transfer pengetahuan. Syahda, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, adalah salah satu pengunjung setia yang memanfaatkan fasilitas ini untuk menyelesaikan studinya. "Aku biasanya belajar di sini. Kemarin juga sempat menyelesaikan skripsi di sini," ujarnya. Syahda mengaku datang sekitar sekali seminggu dan menghabiskan waktu lima hingga enam jam di perpustakaan, tertarik pada koleksi buku yang lengkap dan fasilitas yang memadai.
Christi, seorang pekerja lepas, juga sering mengunjungi Perpusnas untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Namun, belakangan ini dia merasakan perubahan, terutama dalam pembatasan waktu penggunaan komputer menjadi hanya tiga jam. "Kadang kita belum selesai, tapi sudah harus berhenti," keluhnya. Meski demikian, Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso menegaskan bahwa layanan operasional tetap berjalan normal tanpa perubahan signifikan.
Dampak pada Komunitas Literasi di Daerah
Yang paling terdampak dari pemangkasan anggaran ini bukanlah kegiatan formal di Perpusnas, melainkan semangat komunitas literasi di daerah. Gol A Gong, Duta Baca Indonesia periode 2021–2025, menyuarakan kegundahannya. Banyak komunitas literasi yang bergerak secara sukarela kini merasa kehilangan dukungan negara, dengan kegiatan literasi di daerah terhenti sejak akhir 2025. "Mereka patah semangat karena mereka sudah berjuang secara sukarela, tapi negara tidak hadir sekarang," kata Gol A Gong.
Keberadaan Duta Baca Indonesia memiliki makna simbolik sebagai representasi negara dalam gerakan literasi. Sayangnya, untuk periode 2026-2030, posisi ini diduga tidak dilanjutkan karena keterbatasan anggaran. Gol A Gong menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan intelektual, dengan literasi seharusnya berjalan beriringan dengan program pemenuhan gizi.
Usulan Solusi: Alihkan Anggaran MBG
Dalam surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026, Gol A Gong mengusulkan solusi kreatif. Dia meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diliburkan sehari saja, dan anggarannya yang mencapai Rp1,2 triliun dialihkan ke Perpusnas. "Itu duitnya yang mencapai Rp1,2 triliun per hari itu alihkan ke Perpustakaan Nasional RI," ucapnya. Anggaran sebesar itu dinilai dapat memberikan dampak besar bagi pengembangan perpustakaan dan gerakan literasi nasional.
Gerakan literasi di Indonesia sedang tumbuh melalui kolaborasi antara negara dan masyarakat. Gol A Gong berharap momentum ini tidak terhenti akibat keterbatasan anggaran. Dia menegaskan bahwa investasi dalam literasi sama pentingnya dengan program kesehatan, karena bangsa yang cerdas membutuhkan sumber pengetahuan yang memadai.
Pencapaian Literasi yang Masih Membanggakan
Meski anggaran dipangkas, Joko Santoso menyebutkan bahwa pencapaian pengembangan literasi di Indonesia mengalami perbaikan. Tingkat kegemaran membaca masyarakat meningkat menjadi 71,2, menunjukkan budaya baca yang sedang menuju tinggi. Selain itu, kunjungan ke Perpusnas mencapai 2.400 orang per hari, bahkan bisa mencapai 3.000 pada akhir pekan, belum termasuk kunjungan secara online.
Joko menolak mengaitkan pemangkasan anggaran dengan program MBG, menekankan bahwa pemenuhan gizi dan pengetahuan sama pentingnya. "Bangsa yang cerdas, selain mempengaruhi kesehatan, kita juga perlu memperhatikan sumber-sumber pengetahuan," ungkapnya. Dia berharap pemerintah tetap berpihak pada program penguatan literasi, mengingat bangsa dengan ekonomi berkualitas tinggi pasti memiliki budaya literasi yang tinggi pula.
Dalam konteks ini, buku bergizi gratis menjadi penting untuk menciptakan kecerdasan yang mampu menghidupi diri dalam ekosistem yang kompetitif. Pemangkasan anggaran dari sekitar Rp721,68 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp377 miliar tahun ini memang berisiko melemahkan literasi nasional, tetapi semangat untuk mempertahankannya tetap menggelora di kalangan pegiat dan masyarakat.
