Anggaran Dipangkas Drastis, Program Buku Bergizi Gratis untuk Desa Terpaksa Ditangguhkan
Layanan digital iPusnas yang menjadi kebanggaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengalami gangguan akses, memicu kekhawatiran publik terhadap kemajuan literasi di era digital. Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso, memastikan bahwa penguatan sistem sedang dilakukan untuk mengoptimalkan layanan, termasuk pembaruan teknologi dan peningkatan keamanan dengan pendampingan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Kami mohon maaf kepada masyarakat atas keterbatasan akses selama proses penguatan sistem berlangsung," ujar Joko pada Kamis, 5 Maret 2026. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan arsitektur sistem dan memastikan stabilitas layanan di tengah peningkatan jumlah pengguna.
Pemangkasan Anggaran yang Mengkhawatirkan
Di balik gangguan layanan, terselip kabar mengejutkan: anggaran Perpusnas dalam RAPBN 2026 dipangkas drastis dari sekitar Rp 721,68 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp 377 miliar. Angka ini merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir, memicu pertanyaan serius dari anggota legislatif mengenai prioritas pemerintah dalam membangun literasi nasional.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti bahwa penurunan anggaran ini bertolak belakang dengan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia. "Perpustakaan adalah ujung tombak literasi dan pendidikan non-formal. Minimnya anggaran akan menghambat misi meningkatkan daya saing bangsa," tegasnya.
Dampak Langsung pada Layanan dan Program
Pengurangan anggaran tidak hanya berdampak pada layanan digital, tetapi juga mengancam program-program vital Perpusnas. Salah satu yang paling dirasakan adalah penundaan bantuan bacaan bermutu untuk 10.000 desa, yang seharusnya menjadi bagian dari upaya penguatan literasi di daerah terpencil.
Joko Santoso mengakui bahwa pemangkasan anggaran lebih dari 50 persen memang mempengaruhi beberapa program. "Kami masih memberikan layanan kepada masyarakat sebagaimana biasa, tetapi untuk bantuan buku ke desa, terpaksa ditangguhkan sementara," jelasnya. Sebagai alternatif, Perpusnas mengandalkan mobil perpustakaan keliling dan pojok bacaan digital, meski diakui tidak seoptimal program bantuan langsung.
Kekhawatiran dari Berbagai Pihak
Mahasiswa seperti Syahda dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), yang rutin mengunjungi Perpusnas, mengungkapkan kekhawatiran akan berkurangnya fasilitas. "Minat baca masyarakat sebenarnya ada, tapi fasilitasnya belum merata. Jika anggaran dikurangi, kualitas tempat utama seperti Perpusnas bisa menurun," ujarnya.
Duta Baca Indonesia periode 2021–2025, Gol A Gong, juga menyuarakan keprihatinan. Dia mencatat bahwa aktivitas literasi di daerah sudah menunjukkan tanda-tanda perlambatan, bahkan cenderung 'nol' dalam beberapa bulan terakhir. "Ini bukan sekadar persoalan fiskal, tapi ancaman bagi gerakan literasi yang dibangun bertahun-tahun," tegasnya.
Upaya dan Harapan ke Depan
Perpusnas telah menyampaikan usulan penambahan anggaran kepada Komisi X DPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Joko Santoso berharap usulan ini dapat direalisasikan agar program-program penting, termasuk bantuan buku ke desa, dapat dilanjutkan.
Namun, Lalu Hadrian Irfani mengingatkan bahwa penurunan anggaran ini berisiko melemahkan mutu literasi nasional. "Risiko termasuk terhambatnya bantuan buku untuk desa, terhentinya program duta baca, dan meningkatnya kerusakan naskah kuno akibat minimnya preservasi," paparnya. Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret untuk mendukung literasi sebagai fondasi Indonesia Emas.
