Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berencana menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan masa depan. Langkah ini diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 pada Sabtu (25/4/2026).
Langkah Strategis untuk Masa Depan
Badri menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan perkembangan zaman. "Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait prodi yang perlu dipilih, dipilah, dan kalau perlu ditutup," ujarnya. Pemerintah akan menyusun daftar program studi yang dianggap penting untuk masa depan berdasarkan berbagai kajian, termasuk dari program Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).
Kriteria Penutupan Prodi
Prodi yang akan ditutup adalah yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap prodi, dengan mempertimbangkan faktor seperti tingkat serapan lulusan di pasar kerja, relevansi kurikulum, dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Badri menekankan bahwa penutupan prodi bukanlah hukuman, melainkan langkah untuk memastikan sumber daya pendidikan digunakan secara optimal.
Dampak bagi Perguruan Tinggi
Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak pada sejumlah perguruan tinggi, terutama yang memiliki prodi dengan jumlah mahasiswa sedikit atau lulusan yang sulit mendapatkan pekerjaan. Namun, pemerintah juga akan memberikan pendampingan dan insentif bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan prodi baru yang lebih prospektif. Langkah ini diharapkan dapat mendorong transformasi pendidikan tinggi di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perubahan global.
Dengan penutupan prodi yang tidak relevan, Kemendiktisaintek berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masa depan. Masyarakat pun diimbau untuk terus memantau perkembangan kebijakan ini melalui kanal resmi kementerian.
