DPR Desak Universitas Indonesia Prioritaskan Perlindungan Korban dalam Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Selly Andriany Gantina, secara tegas menanggapi isu dugaan kekerasan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam pernyataannya, ia mendesak pihak universitas untuk memprioritaskan perlindungan terhadap korban dalam penanganan kasus dugaan pelecehan seksual secara daring ini.
Desakan untuk Keberpihakan pada Korban
Selly menegaskan bahwa kampus memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan keberpihakan pada korban, membuka akses pelaporan yang aman, serta melakukan koordinasi penuh dengan aparat penegak hukum. "Menjaga reputasi institusi pendidikan tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan bagi mereka yang menjadi korban," ujar Selly, seperti dikutip dari Antara pada Rabu, 15 April 2026.
Ia mengungkapkan rasa mirisnya terhadap dugaan pelecehan yang dilakukan oleh keenam belas mahasiswa hukum tersebut, yang dilaporkan menimpa 27 korban. Kasus ini menyoroti pentingnya mekanisme penanganan yang transparan dan berperspektif korban di lingkungan akademik.
Langkah-Langkah yang Diperlukan
Dalam konteks ini, Selly menekankan beberapa poin kritis yang harus dijalankan oleh Universitas Indonesia:
- Memprioritaskan keamanan dan dukungan psikologis bagi para korban selama proses investigasi.
- Menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
- Bekerja sama erat dengan kepolisian dan lembaga hukum lainnya untuk memastikan proses hukum berjalan adil.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap budaya kampus untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Dugaan kasus ini telah memicu diskusi publik mengenai tanggung jawab institusi pendidikan dalam menangani isu kekerasan seksual, terutama di era digital di mana pelecehan dapat terjadi secara daring. Respons cepat dan tegas dari UI dinanti untuk memulihkan kepercayaan dan menegakkan nilai-nilai keadilan.
