Resolusi PBB Kobarkan Perdebatan tentang Ganti Rugi Perbudakan Orang Afrika
Jakarta - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan ini mengadopsi sebuah resolusi bersejarah yang menyatakan perdagangan budak transatlantik sebagai "kejahatan kemanusiaan paling berat". Resolusi tersebut juga menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk terlibat dalam pembicaraan mengenai keadilan reparatif, termasuk permintaan maaf yang penuh dan resmi, langkah-langkah restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, jaminan agar hal serupa tidak terulang, serta perubahan hukum, program, dan layanan yang dapat menangani rasisme dan diskriminasi sistemik.
Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum, resolusi ini secara luas dipandang sebagai tonggak politik penting. Direktur Eksekutif Amnesty International di Nigeria, Isa Sanusi, mengatakan, "Ini adalah keputusan yang sangat penting… keputusan ini mengakui fakta bahwa perdagangan budak transatlantik merupakan ketidakadilan besar terhadap kemanusiaan." Ia menambahkan bahwa pengakuan simbolis ini, meskipun sekadar simbol, "akan sangat membantu membuka jalan untuk menghadapi ketidakadilan itu."
Dari Pengakuan Simbolis ke Percakapan Global yang Substansial
Bagi banyak orang Afrika dan diasporanya, pemungutan suara ini menandai pergeseran dari sekadar pengakuan simbolis menuju percakapan global yang lebih substansial tentang akuntabilitas. Di sepanjang garis pantai Ghana, dorongan untuk reparasi seringkali dikaitkan dengan situs-situs bersejarah di mana jejak perdagangan budak masih terlihat. Kastil Elmina, yang dibangun pada tahun 1482, menjadi salah satu pengingat paling menonjol dari perdagangan budak transatlantik. Di balik dindingnya, orang-orang Afrika yang diperbudak ditahan dalam penjara sempit sebelum dipaksa naik ke kapal menuju Amerika.
Kini, pengunjung melewati ruang-ruang yang sama, menghadapi masa lalu yang bagi banyak orang terasa sangat pribadi. Seorang pencari asal-usul leluhur, Charles Preston Britton, mengatakan, "Saya hanya bisa membayangkan apa yang mereka alami… ini lebih buruk daripada yang bisa diceritakan oleh sebuah kisah. Tidak ada kompensasi yang bisa menebusnya, tapi ini adalah sebuah permulaan." Sensasi langkah pertama itu tercermin pula di panggung global, di mana seruan akan akuntabilitas mulai mendapatkan momentum baru.
Permintaan Maaf sebagai Fondasi Proses yang Berarti
Michael Kunke, seorang kurator warisan budaya mengatakan, "Permintaan maaf adalah tanda pengakuan bahwa ya, kami melakukannya, dan kami mengakui bahwa hal itu terjadi. Ini adalah langkah pertama menuju hal-hal lain… pembicaraan mengenai reparasi dan sebagainya." Michael Ndimancho, seorang analis politik di Universitas Douala di Kamerun sepakat. Ia menekankan bahwa pengakuan adalah fondasi dari setiap proses yang berarti. Ia menambahkan: "Permintaan maaf sangat, sangat penting… segala sesuatu dimulai dengan mengatakan saya minta maaf. Ketika ada penyesalan ini, baru kita mencari jalan ke depan."
Sanusi juga menekankan bahwa ketidakadilan sejarah memiliki kaitan langsung dengan ketimpangan yang masih terjadi hingga kini. Ia berkata, "Ketidakadilan yang kita hadapi di seluruh dunia terhubung dengan ketidakadilan di masa lalu. Hal-hal ini memiliki dampak yang panjang… mereka tidak terjadi begitu saja dalam ruang hampa."
Bentuk Ganti Rugi: Antara Kompensasi Finansial dan Pendekatan Struktural
Meski seruan untuk reparasi semakin menguat, belum ada konsensus mengenai bentuk yang tepat. Ndimancho berpendapat, fokus hanya pada kompensasi finansial berisiko menyederhanakan ketidakadilan sejarah yang kompleks. Ia bertanya: "Siapa yang akan kita kompensasi? Jika Anda ingin memperkirakannya dalam bentuk uang, berapa banyak yang harus dibayarkan, dan apa parameternya?" Sebagai gantinya, ia menyarankan pendekatan yang lebih struktural, yang menargetkan tantangan pembangunan jangka panjang di seluruh benua.
Ia menjelaskan, "Negara-negara Afrika seharusnya meminta penghapusan utang mereka… bantuan dalam pendidikan, pembangunan, pengembangan budaya dan sosial." Sanusi menekankan bahwa reparasi adalah bagian penting dari keadilan. Ia berkata, "Apakah itu berbentuk hadiah finansial atau bentuk pemulihan lain, yang penting adalah ketidakadilan diakui dan ditangani."
Kompleksitas Perdebatan dan Peran Afrika dalam Perdagangan Budak
Perdebatan mengenai reparasi semakin kompleks karena timbul pertanyaan tentang peran Afrika dalam perdagangan budak. Ndimancho mengakui bahwa beberapa pemimpin Afrika terlibat, tetapi menekankan konteks yang lebih luas, di mana keterlibatan tersebut sering terjadi melalui paksaan dan intimidasi. Ia mengatakan, "Mereka terpaksa terlibat, melalui paksaan, melalui kekerasan. Mereka hadir dengan intimidasi." Fokus, menurutnya, harus tetap pada sifat sistemik perdagangan budak transatlantik, yang menurut sejarawan banyak disebabkan oleh kepentingan ekonomi kekuatan kolonial Eropa.
Dampak Historis dan Biaya Pembangunan yang Hilang
Sejarawan memperkirakan setidaknya 12,5 juta orang Afrika diangkut paksa selama masa perdagangan budak transatlantik, dengan jutaan lainnya meninggal dunia baik saat ditangkap maupun dalam perjalanan. Ndimancho menyebut bahwa hilangnya jutaan orang ini berarti kehilangan tenaga kerja dan potensi pembangunan yang sangat besar. Ia mengatakan, "Kita berbicara tentang 13 juta orang Afrika... ini adalah tenaga kerja yang sangat besar yang dicerabut dari Afrika." Ia menyebutnya sebagai "biaya pembangunan historis", sebuah faktor yang terus memengaruhi jalur ekonomi benua dan berkontribusi pada ketimpangan struktural yang masih ada hingga hari ini.
Sanusi menambahkan, "Banyak orang masih menghadapi eksklusi, rasisme, dan diskriminasi… ini bukan hanya sejarah, ini adalah sesuatu yang masih kita alami." Bagi sebagian anggota diaspora Afrika, dampaknya sama besarnya. Dr. Lilieth Johnson Whittaker, seorang pencari asal-usul leluhur menyebutkan: "Kami telah dirampok dua kali, dibohongi dua kali. Dan kini saatnya untuk 'membayar'." Bagi banyak orang, resolusi PBB bukanlah penyelesaian, melainkan awal dari percakapan panjang yang telah tertunda mengenai keadilan.
