Benarkah Kamboja Berhasil Mengurangi Separuh Kasus Penipuan Online?
Pekan lalu, pemerintah Kamboja mengumumkan bahwa aktivitas di kompleks penipuan telah berkurang hingga setengahnya sejak awal tahun. Klaim ini disampaikan sebagai respons terhadap tekanan internasional yang mendesak tindakan tegas terhadap jaringan kejahatan siber yang berkembang pesat di negara tersebut.
Industri Penipuan yang Merajalela
Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja telah menjadi pusat bagi pelaku penipuan siber, dengan keuntungan diperkirakan mencapai miliaran dolar dan korban tersebar di seluruh dunia. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, ratusan ribu orang telah diperdagangkan ke pusat-pusat penipuan dengan berbagai tipu daya, dan banyak yang ditahan dalam kondisi mirip perbudakan.
Masalah ini telah merusak citra Kamboja di mata internasional, mendorong negara-negara seperti China dan Amerika Serikat untuk mengambil langkah sendiri. Pada akhir tahun lalu, AS dan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap konglomerat besar di Kamboja, sementara jaksa AS menyita aset kripto terkait Chen Zhi, seorang warga naturalisasi Kamboja yang pernah menjadi penasihat Perdana Menteri Hun Manet.
Upaya Pemerintah dan Skeptisisme
Pemerintah Kamboja membantah keterlibatan pejabat tinggi dalam industri penipuan dan berupaya menunjukkan komitmen mereka. Otoritas menyatakan bahwa lebih dari 210.000 tersangka pelaku penipuan asing telah meninggalkan Kamboja secara sukarela sejak Juni 2025, dan sekitar 30.000 warga asing telah ditangkap dan dideportasi.
Pada 5 Maret, Perdana Menteri Hun Manet memaparkan rancangan undang-undang baru untuk memberantas operasi penipuan siber, yang akan membuat pemilik properti dan perekrut tenaga kerja bertanggung jawab secara hukum dengan denda hingga US$1.000 per pekerja ilegal. "Menindak kejahatan ini adalah komitmen bagi masa depan negara kita," kata Hun Manet.
Namun, kelompok pemerhati hak asasi manusia dan analis tetap skeptis. Montse Ferrer dari Amnesty International mengatakan bahwa tidak jelas apakah kemajuan sebesar klaim benar-benar terjadi, dan pemerintah dinilai tidak transparan. Jason Tower dari Global Initiative Against Transnational Organized Crime menganggap pernyataan otoritas hanya retorika untuk meredam sorotan internasional.
Tekanan Internasional dan Dampak Ekonomi
Industri penipuan ilegal berkembang pesat setelah pandemi COVID-19 menggoncang ekonomi kasino ilegal di Kamboja, mendorong pelaku kejahatan beralih ke penipuan daring. Korupsi yang mengakar, lemahnya pengawasan, dan minimnya transparansi menjadikan Kamboja tempat ideal bagi aktivitas ini.
Phnom Penh kemungkinan mulai bertindak karena tekanan dari China, sekutu dekatnya, yang banyak warganya menjadi korban utama. Pada Januari, Kamboja mengekstradisi Chen Zhi ke Beijing setelah penyelidikan bersama. Amerika Serikat juga mempertegas responsnya karena jaringan penipuan semakin sering menargetkan korban di negara-negara Barat.
Scott Schelble dari FBI mengunjungi Thailand, Kamboja, dan Vietnam pekan lalu untuk meningkatkan koordinasi regional melawan jaringan penipuan. US Treasury memperkirakan warga AS kehilangan setidaknya US$10 miliar pada 2024 akibat operasi penipuan berbasis di Asia Tenggara.
Tantangan dan Kritik Lanjutan
Ekonomi penipuan juga terkait dengan ketegangan di perbatasan Kamboja dan Thailand, di mana Bangkok menggambarkan operasi perbatasannya sebagai upaya melawan kompleks penipuan. Namun, para pakar sepakat bahwa kemampuan Kamboja membongkar industri ilegal lebih bergantung pada kemauan politik daripada kapasitas.
Jacob Sims dari Harvard University Asia Center menekankan bahwa Kamboja perlu menindak pelaku dari kalangan elit yang melindungi kejahatan ini. Analis mengatakan operator penipuan sering mendapat peringatan sebelum penggerebekan, memindahkan pekerja dan peralatan, sehingga hanya level bawah yang ditangkap sementara tokoh senior meloloskan diri.
Dalam wawancara dengan media Barat, Hun Manet membantah mengetahui aktivitas Chen Zhi tetapi menegaskan komitmen pemerintah. "Industri ilegal ini merusak ekonomi kami yang jujur dan memberi reputasi buruk bagi Kamboja," katanya, menambahkan bahwa dampak negatif terhadap pariwisata dan investasi adalah alasan utama untuk membersihkan masalah ini.
