Kubu Budi Karya Sumadi Respons Pemeriksaan KPK di Semarang Soal Dugaan Korupsi DJKA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Senin, 9 Maret 2026, di Semarang. Pemeriksaan ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Pengacara Tegaskan Sikap Kooperatif Klien
Melalui pengacaranya, Tri Hartanto, kubu Budi Karya Sumadi merespons pemeriksaan tersebut. Tri menyatakan bahwa kliennya telah memenuhi panggilan KPK dan bersikap kooperatif selama proses berlangsung. "Kami memenuhi undangan tersebut," ujar Tri singkat saat dikonfirmasi awak media pada Senin malam.
Namun, ketika ditanya mengenai detail materi yang didalami penyidik serta alasan pemeriksaan dilakukan di Semarang, Tri mengembalikan pertanyaan tersebut kepada KPK. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pengacara memilih untuk tidak mengungkap lebih lanjut aspek teknis dari pemeriksaan.
Alasan Pemeriksaan Dilakukan di Semarang
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan penjelasan terpisah mengenai lokasi pemeriksaan. Menurutnya, pemilihan Semarang dilakukan agar pemeriksaan dapat berlangsung bersamaan dengan saksi lainnya, yaitu dari pihak swasta PT IPA. Perusahaan ini telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam kasus yang sama.
"Dengan pemeriksaan yang berbarengan di Semarang, penyidik dapat secara efektif memeriksa para saksi dalam satu waktu. Tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan yang dapat membantu proses penyidikan perkara ini," jelas Prasetyo.
Materi Pemeriksaan yang Didalami KPK
Budi Prasetyo menambahkan bahwa penyidik KPK mendalami pengetahuan Budi Karya Sumadi terkait proses dan mekanisme pengadaan yang berlangsung di DJKA. Sebagai menteri pada saat perkara terjadi, BKS dianggap memiliki kapasitas untuk menjelaskan pelaksanaan proyek-proyek di berbagai lokasi.
Proyek-proyek DJKA tersebut tersebar di sejumlah daerah, antara lain:
- Sumatera
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Ruas Solo-Yogyakarta
- Jawa Timur
- Sulawesi
Keterangan dari Budi Karya Sumadi akan dicocokkan dengan pihak lain, termasuk DPR RI sebagai mitra kerja Kemenhub. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keterkaitan dengan mantan Bupati Pati nonaktif Sudewo (SDW), yang juga berstatus tersangka dalam kasus ini saat menjabat sebagai anggota Komisi V DPR.
"Tentu keterangan juga akan di-cross check dengan konfirmasi bagaimana kaitannya dengan DPR RI sebagai mitra Kementerian Perhubungan, khususnya di Komisi V. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan Saudara SDW sebagai tersangka," tandas Prasetyo.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap lebih dalam dugaan korupsi di proyek-proyek perkeretaapian yang melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun swasta. Kooperatifnya Budi Karya Sumadi diharapkan dapat mempercepat proses hukum dan memberikan kejelasan atas kasus yang tengah ditangani.
