Pengadaan Range Rover Rp 8,5 M Gubernur Kaltim Dikritik, Sekjen Golkar Minta Dengarkan Publik
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, telah meminta penjelasan dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, terkait polemik pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp 8,5 miliar yang belakangan viral di media sosial. Sarmuji menegaskan bahwa Gubernur Rudy harus lebih mendengarkan suara publik yang mengkritik keputusan tersebut, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran.
Komunikasi dengan Gubernur dan Permintaan Mendengarkan Suara Rakyat
"Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi," kata Sarmuji kepada wartawan pada Jumat, 27 Februari 2026. Meskipun memahami alasan pengadaan mobil tersebut mengingat medan jalan di Kalimantan Timur yang sulit, Sarmuji mengingatkan bahwa anggaran yang diajukan harus bijak dan diukur dengan kondisi rakyat.
"Memang anggaran ini diketok tahun 2024 tetapi untuk mobil dengan spek seperti itu harus inden. Kalimantan Timur medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan pulau Jawa. Tapi apapun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi," tegas Sarmuji.
Penjelasan Gubernur Rudy Mas'ud: Jaga Marwah Kaltim
Gubernur Rudy Mas'ud membuka suara mengenai anggaran Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas tersebut. Mobil yang dibeli adalah Range Rover 3.0 Autobiography, dan dia menegaskan bahwa pengadaan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Rudy beralasan bahwa pembelian mobil ini juga bertujuan untuk menjaga marwah Provinsi Kaltim.
"Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur," ucap Rudy. Pernyataan ini menuai reaksi dari berbagai kalangan, termasuk dari partai politik seperti Golkar yang meminta pertimbangan lebih matang.
Penjelasan Pemprov Kaltim: Kendaraan untuk Medan Ekstrem
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran Rp 8,5 miliar tersebut. Dia menyatakan bahwa kendaraan operasional ini ditujukan untuk menjangkau wilayah Kaltim yang memiliki karakteristik geografis ekstrem. Mobil dinas gubernur harus mampu melalui medan berat yang sering ditemui di provinsi tersebut.
"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni.
Polemik dan Tanggapan Publik
Polemik ini muncul setelah pengadaan mobil dinas mewah tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial dan platform berita. Banyak pihak mengkritik anggaran yang dinilai terlalu besar untuk sebuah kendaraan dinas, terutama di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan mendesak lainnya di Kalimantan Timur.
Sarmuji dari Golkar menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Dia berharap Gubernur Rudy dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini dengan mendengarkan aspirasi masyarakat yang merasa keberatan dengan pembelian mobil mewah tersebut.
Dengan luas wilayah yang setara dengan Pulau Jawa dan medan yang berat, argumen kebutuhan kendaraan tangguh memang masuk akal. Namun, pertanyaan tentang efisiensi dan kesesuaian dengan kondisi rakyat tetap menjadi sorotan utama dalam polemik ini.
