Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah Soal Ancaman Korupsi dan Pemborosan Anggaran
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk menghindari praktik korupsi dan pemborosan anggaran. Pesan ini disampaikan dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Banda Aceh pada Senin, 20 April 2026.
Dua Isu Krusial yang Harus Diwaspadai
Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa ada dua hal utama yang harus menjadi perhatian serius para pemimpin daerah, yaitu kasus korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran. "Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan," tegasnya di hadapan para peserta forum.
Menurut Tito, persepsi masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media massa. Ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau muncul laporan tentang pemborosan anggaran, dampaknya tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi dapat merusak citra seluruh pemerintah daerah secara luas.
Dampak pada Kepercayaan dan Hubungan Pusat-Daerah
Tito mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Padahal, kepercayaan ini merupakan faktor krusial dalam mendukung kelancaran pengajuan anggaran, mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Bagi Hasil (DBH). Hubungan yang baik antara pusat dan daerah sangat bergantung pada kinerja yang baik dan persepsi publik yang positif, ujarnya.
Ia mengakui bahwa banyak kepala daerah telah bekerja dengan baik dan menghasilkan berbagai inovasi yang bermanfaat. Namun, capaian positif ini sering kali tertutup oleh pemberitaan negatif yang lebih cepat menyebar dan mudah menjadi viral di media sosial. "Ratusan ribu orang bisa saja bekerja dengan baik, tetapi satu kesalahan yang mencuri perhatian publik dapat membentuk persepsi yang tidak berimbang," tambah Tito.
Pentingnya Narasi Positif dan Keterbukaan Informasi
Oleh karena itu, Mendagri mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif dalam membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan. Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, Tito juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terbuka dan transparan.
Upaya pencegahan korupsi harus berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi dan publikasi kinerja pemerintah daerah. "Nah, oleh karena itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif," jelasnya.
Pernyataan Tito ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong penguatan integritas di tingkat daerah. Ia berharap agar para kepala daerah dapat menjaga kepercayaan publik dengan menghindari tindakan yang merugikan dan fokus pada pelayanan yang efisien.
