Ahmad Luthfi Bantah Klaim Bupati Pekalongan, Tegaskan Pertemuan Hanya Bahas Program MBG
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan keterkejutannya setelah namanya disebut-sebut oleh Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fadia sebelumnya mengklaim bahwa saat OTT KPK berlangsung, dirinya sedang bersama Gubernur Jawa Tengah. Namun, pernyataan tersebut dengan tegas dibantah oleh Luthfi.
Dalam keterangannya pada Rabu, 4 Maret 2026, Luthfi mengungkapkan bahwa ia baru mengetahui kasus OTT KPK yang menimpa Fadia dari pemberitaan media pada Selasa pagi, 3 Maret 2026. "Saya malah baru tahunya pas Selasa Pagi dari media," ujarnya. Ia menegaskan bahwa pertemuan dengan Fadia terjadi pada Senin malam, 2 Maret 2026, di kediamannya, tetapi pertemuan itu tidak hanya melibatkan mereka berdua.
Pertemuan Bahas Progres Program Makan Bergizi Gratis
Luthfi menjelaskan bahwa pertemuan pada Senin malam itu dihadiri oleh sejumlah pejabat lain, termasuk Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga. Mereka membahas progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah masing-masing, menjelang Rapat Koordinasi (Rakor) MBG di Pemprov Jawa Tengah yang dijadwalkan pada Selasa siang, 3 Maret 2026.
Rakor MBG tersebut diketahui dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Luthfi menambahkan bahwa pada Senin malam, Fadia juga menyampaikan izin untuk tidak dapat mengikuti Rakor MBG di Pemprov Jawa Tengah.
"Senin malam itu saya ada acara buka bersama teman-teman Anshor. Setelah itu Bupati Pekalongan, Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga laporan progres MBG. Kemudian Bu Fadia minta izin ndak bisa ikut Rakor pada hari Selasa bersama Pak Menteri. Setelah selesai, masing-masing pulang," jelas Luthfi.
KPK Juga Membantah Klaim Bupati Fadia
Sementara itu, dalam jumpa pers, KPK juga membantah anggapan bahwa Bupati Fadia tertangkap bersama Gubernur Jawa Tengah. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan, "Selama kami di Posko, tidak ada informasi itu. Di posko itu kami komunikasi terus dengan petugas yang di lapangan." Pernyataan ini memperkuat bantahan dari Luthfi dan mengklarifikasi bahwa tidak ada keterlibatan gubernur dalam operasi tersebut.
Pembelajaran bagi Kepala Daerah dan Upaya Pencegahan Korupsi
Lebih jauh, Luthfi menyampaikan bahwa kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah. Ia mengingatkan bahwa Pemprov Jawa Tengah telah bekerja sama dengan KPK melalui Korsupgah untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Kerja sama ini termasuk memberikan pengarahan kepada kepala daerah hingga anggota DPRD, serta peringatan pada peringatan Hari Korupsi Dunia agar tidak melakukan penyimpangan anggaran.
Luthfi menekankan pentingnya tindakan preemtif, karena korupsi sering bermula dari kesempatan dan niat yang tidak baik. "Kejadian ini adalah pembelajaran bagi semua kepala daerah, termasuk ASN, untuk terus menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. Paling penting lagi, tak boleh melanggar hukum," tegasnya.
Ia juga berpesan agar kepala daerah tidak bergaya hidup hedon dan memamerkan harta atau aset yang dimiliki. "Harus jadi contoh yang baik, dengan cara apa? Ya birokrasi yang sehat, bersih dan sesuai rule of law," tandas Luthfi, seraya mengingatkan bahwa "ikan busuk itu berawal dari kepalanya," sehingga kepala daerah wajib memberikan teladan yang positif.
