KPK Dalami Dugaan Intervensi dan Aliran Fee Bupati Pati Sudewo dalam Kasus Korupsi Rel Kereta Api
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mengusut secara mendalam peran Bupati Pati nonaktif, Sudewo, dalam kaitannya dengan dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Penyidikan ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu dugaan intervensi dalam proses lelang dan aliran fee yang diduga diterima oleh Sudewo.
Pemeriksaan Saksi untuk Mengungkap Intervensi dalam Lelang
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pengusutan ini dilakukan melalui pemeriksaan terhadap sejumlah saksi pada hari Selasa, 21 April 2026. Tiga saksi yang diperiksa meliputi M Sjawal Hidayat dari PT Surya Kencana Baru, Nur Widayat yang menjabat sebagai Komisaris PT. Mataram Inti Kontruksi dan Komisaris CV Cakra Semesta, serta Helmi Setiawan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya.
"Semua saksi hadir dalam pemeriksaan ini," tegas Budi Prasetyo. "Penyidik secara aktif mendalami pengetahuan para saksi terkait adanya intervensi dan pengaturan lelang di BTP wilayah Jawa Timur, yang diduga dilakukan oleh SDW (inisial Sudewo) selaku Anggota Komisi V DPR RI bersama-sama dengan Harno Trimadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)."
Penyelidikan Mengenai Aliran Fee kepada Sudewo
Selain intervensi, penyidik KPK juga melakukan pendalaman terhadap para saksi mengenai dugaan aliran fee yang diberikan kepada Sudewo, yang merupakan mantan anggota Komisi V DPR RI, terkait proyek perkeretaapian tersebut. Fee ini diduga diterima oleh Sudewo melalui perantara atau orang kepercayaannya.
Budi Prasetyo menambahkan, "Dalam pemeriksaan kali ini, para saksi juga dimintai keterangan soal dugaan pemberian fee untuk SDW melalui orang kepercayaannya." Hal ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya fokus pada tindakan intervensi, tetapi juga pada aliran dana yang mungkin terkait dengan praktik korupsi.
Latar Belakang Kasus dan Perkembangan Penyidikan
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Bupati Pati nonaktif Sudewo sebagai tersangka dalam perkara ini, dengan kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI. Kasus ini pertama kali terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah. Pada saat itu, total 10 orang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Penyidikan oleh KPK terus dikembangkan, mengungkap praktik serupa yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat, Sumatera Utara, hingga Sulawesi. Hingga saat ini, sudah ada 21 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk dua korporasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kasus korupsi di sektor perkeretaapian memiliki cakupan yang luas dan memerlukan penanganan yang komprehensif.
Dengan terus dilakukannya pemeriksaan saksi dan pendalaman bukti, KPK berupaya untuk mengungkap seluruh rangkaian tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Sudewo dan pihak-pihak terkait lainnya. Kasus ini menjadi sorotan publik sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur transportasi yang vital.
