KPK Ungkap Potensi Korupsi dalam Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian mendalam terhadap program Indonesia Pintar, khususnya Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Hasil kajian ini mengungkap adanya potensi korupsi yang serius dalam implementasi program bantuan pendidikan tersebut.
Enam Temuan Kritis dari KPK
Dari analisis yang dilakukan, KPK mengidentifikasi enam poin temuan utama yang berpotensi memicu praktik korupsi. Pertama, ditemukan potensi konflik kepentingan di mana 11 dari 16 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menjadi sampel penerima kuota terbanyak terafiliasi dengan pejabat publik atau entitas politik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan alokasi sumber daya yang tidak objektif.
Kedua, proses verifikasi dan validasi penerima KIP-K dinilai lemah. Hanya 50% kampus dalam sampel yang melakukan kunjungan lapangan terbatas, sementara dua kampus lainnya hanya memeriksa berkas tanpa wawancara atau visitasi. Ketidakhadiran anggaran khusus menjadi penyebab utama kelemahan ini.
Ketiga, sistem sanksi atas pelanggaran dalam pengelolaan KIP-K tidak efektif. Sebanyak 11 dari 15 kampus yang bermasalah pada periode 2020-2023 masih menerima kuota KIP-K jalur Usmas di tahun 2024, menunjukkan ketiadaan efek jera.
Keempat, aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) KIP-K memiliki celah keamanan yang signifikan. Admin kampus dapat login ke akun mahasiswa, memfasilitasi praktik pungutan liar atau pemotongan dana. Selain itu, satu akun dapat diakses bersamaan di banyak perangkat, menghilangkan fungsi kontrol.
Kelima, terdapat indikasi praktik suap dalam alokasi kuota jalur Usmas. Tiga kampus sampel melaporkan tawaran alokasi kuota dengan imbalan Rp5-8 juta per mahasiswa dari pihak tertentu.
Keenam, ditemukan duplikasi bantuan di mana penerima KIP-K juga menerima beasiswa lain seperti KJMU. Temuan ini diperkuat oleh laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 yang menunjukkan kasus serupa di beberapa daerah.
Lima Rekomendasi Perbaikan dari KPK
Berdasarkan temuan tersebut, KPK mengusulkan lima rekomendasi untuk memperbaiki program KIP-K. Pertama, reformasi regulasi dan tata kelola jalur Usmas untuk meningkatkan transparansi. Kedua, penyusunan pedoman verifikasi yang seragam dan alokasi anggaran khusus untuk mendukung proses tersebut.
Ketiga, pembaruan arsitektur teknologi aplikasi SIM KIP-K untuk menutup celah keamanan. Keempat, penguatan koordinasi antar lembaga untuk mencegah duplikasi bantuan. Kelima, penerapan mekanisme pengawasan berlapis dan sanksi tegas yang efektif.
Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan sistem, memastikan program KIP-K benar-benar mencapai tujuannya dalam mendukung pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu tanpa terkontaminasi praktik korupsi.
