KPK Periksa Eks Menhub Budi Karya Sumadi dalam Kasus Dugaan Korupsi Proyek DJKA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengakui telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Pemeriksaan ini terkait dengan perkara dugaan korupsi dalam proyek-proyek jalur kereta api di bawah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Lokasi dan Waktu Pemeriksaan
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi dilaksanakan pada hari Senin, 9 Maret 2026. Pemeriksaan dilakukan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Semarang. Dalam kapasitasnya sebagai saksi, Budi Karya Sumadi yang saat kejadian menjabat sebagai Menteri Perhubungan, didalami pengetahuannya mengenai proses dan mekanisme pengadaan proyek kereta api tersebut.
Ruang Lingkup Proyek yang Diselidiki
Proyek-proyek DJKA yang menjadi sorotan KPK tersebar di berbagai wilayah Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sulawesi. Kebutuhan untuk memeriksa saksi ini adalah untuk menerangkan pelaksanaan atau plotting pekerjaan di sejumlah lokasi tersebut, mengingat kapasitasnya sebagai pimpinan kementerian pada masa proyek berlangsung.
Selain itu, KPK juga telah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Komisi V yang menjadi mitra kerja Kementerian Perhubungan. Dalam perkembangan kasus ini, KPK telah menetapkan seorang tersangka dengan inisial SDW.
Latar Belakang Kasus Korupsi DJKA
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub, yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang. Awalnya, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka yang langsung ditahan. Hingga 20 Januari 2026, jumlah tersangka telah bertambah menjadi 21 orang, ditambah dua korporasi yang juga ditetapkan sebagai tersangka.
Proyek-proyek yang diduga terkait tindak pidana korupsi ini antara lain:
- Pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
- Pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
- Empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat.
- Proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, diduga terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa, mulai dari proses administrasi hingga penentuan pemenang tender.
Pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap lebih dalam praktik korupsi yang diduga melibatkan proyek infrastruktur kereta api nasional. Kasus ini terus berkembang dan diawasi publik mengingat dampaknya terhadap pembangunan sektor transportasi di Indonesia.
