KPK Panggil Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Sebagai Saksi Kasus Korupsi Rel KA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada hari ini, Rabu (18 Februari 2026). Panggilan tersebut dikeluarkan dalam rangka penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jawa Timur.
Pemeriksaan Dijadwalkan di Gedung KPK Kuningan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi, yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan periode 2019 hingga 2024, telah dijadwalkan di Gedung KPK Merah Putih di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, hingga saat ini, Budi Karya Sumadi belum memenuhi panggilan tersebut.
"Benar, hari ini Rabu (18/2), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi saudara BKS, Menteri Perhubungan RI tahun 2019 sampai 2024, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jawa Timur," jelas Budi Prasetyo kepada para wartawan.
Belum ada rincian lebih lanjut mengenai materi apa yang akan didalami dalam proses pemeriksaan ini. KPK masih menunggu kehadiran mantan menteri tersebut untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
Kasus Korupsi DJKA Melibatkan Beberapa Wilayah
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan proyek jalur kereta api di bawah DJKA Kementerian Perhubungan ini terbagi dalam beberapa wilayah, dengan Jawa Timur menjadi salah satu fokus utama investigasi. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, termasuk yang terbaru adalah Bupati Pati nonaktif Sudewo.
Budi Prasetyo menegaskan bahwa penetapan Sudewo sebagai tersangka dilakukan dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI, bukan dalam konteks jabatannya sebagai Bupati Pati. "Saudara SDW dalam kerangka perkara DJKA di Kementerian Perhubungan bahwa Pak SDW ini bukan dalam konteks sebagai Bupati Pati ya, tapi dalam konteks sebagai anggota DPR RI Komisi V, yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan," ujarnya pada Kamis (22 Januari 2026).
Investigasi KPK terhadap kasus korupsi di sektor perkeretaapian ini terus berlanjut, dengan upaya untuk mengungkap praktik penyimpangan yang diduga terjadi dalam pengelolaan proyek infrastruktur transportasi nasional.
