Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp762,30 miliar dari total pagu indikatif yang mereka terima sebesar Rp1,23 triliun pada tahun 2027. Usulan ini disampaikan oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam rapat kerja anggaran bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6).
Penurunan Pagu Indikatif KPK
Setyo menjelaskan bahwa pagu indikatif KPK untuk tahun 2027 mengalami penurunan sekitar Rp349 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2026. "Jadi kami langsung bahwa ada penurunan sebesar Rp349 miliar atau 22 persen dibandingkan DIPA tahun anggaran 2026. Jadi pagu indikatifnya adalah Rp1,23 triliun," ujar Setyo dalam rapat tersebut.
Menurut Setyo, kenaikan anggaran yang diusulkan akan dialokasikan untuk berbagai program strategis, termasuk manajemen, pelaksanaan tugas teknis, pencegahan, dan penindakan korupsi. Ia berharap usulan tambahan sebesar Rp762,30 miliar dapat disetujui, terutama mengingat Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi.
"Kami mencermati arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan konsolidasi program Makan Bergizi Gratis tanggal 3 Juni di Sentul. Beliau memberikan sebuah statement 'berapa pun yang dibutuhkan'," kata Setyo. "Oleh karena itu, tentu berkaitan dengan pernyataan tersebut, ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan, atau mengusulkan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp762,30 miliar," imbuhnya.
Sahroni Dorong KPK Minta Lebih Besar
Mendengar besaran usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, yang memimpin rapat, langsung menyampaikan interupsi. Ia mengaku heran KPK hanya mengusulkan kenaikan kurang dari Rp1 triliun. "Pak Ketua, sebentar, sebelum lanjut. Jadi Bapak cuma ngajuin Rp762 [miliar] nih ya?" kata Sahroni.
Sahroni menilai bahwa dengan adanya pernyataan Presiden yang mendukung penuh, KPK seharusnya bisa mengajukan jumlah anggaran yang lebih besar. Bahkan, ia menyarankan agar KPK mengusulkan tambahan hingga Rp5 triliun. "Tapi saran saya, Pak, saran, karena Pak Presiden udah ngomong, Pak. Jadi, kalau Bapak tampilin di paparan tadi, kan minta berapa aja dikasih. Pak, ajuin Rp5 T, Pak! Tanggung, Pak!" ujarnya.
"Nanti kalau Pak Presiden enggak kasih, ah kita videonya kita buka terus nanti. Supaya Pak Presiden ngasih buat KPK setara dengan Kejaksaan nanti anggarannya. Setuju nggak, kita teman-teman?" katanya melanjutkan.
Tanggapan KPK
Menanggapi usulan Sahroni, Setyo menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin muluk-muluk. Ia mengatakan bahwa jumlah yang diajukan telah dipertimbangkan dan dihitung dengan matang sesuai kebutuhan. "Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja, dengan pertimbangan bahwa pastinya untuk kegiatan dalam rangka unit kerja penindakan, kemudian pencegahan, termasuk juga koordinasi supervisi dan pendidikan peran serta masyarakat," ujar Setyo.
