Kejagung Telusuri Aset Samin Tan, Pakar Hukum Trisakti: Bisa Dijerat UU Tipikor
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menelusuri dan memblokir aset milik pengusaha Samin Tan merupakan tindakan yang tepat dalam proses penegakan hukum. Pernyataan ini disampaikan menanggapi penetapan tersangka terhadap Samin Tan dalam kasus dugaan tambang ilegal.
"Orang ini (Samin Tan) harus dihukum dan disita hartanya, karena maunya gratis saja. Sementara rakyat masih banyak yang miskin," kata Abdul Fickar Hadjar, menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum yang merugikan negara.
Dasar Hukum UU Tipikor untuk Kasus Tambang Ilegal
Samin Tan diketahui menolak membayar denda administratif sebesar Rp4,2 triliun yang dijatuhkan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), terkait dugaan aktivitas penambangan tanpa izin sejak 2017. Penolakan tersebut berujung pada langkah hukum oleh Kejagung dengan menjeratnya menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Menurut Abdul, aktivitas penambangan tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara, baik dari sisi eksploitasi sumber daya alam maupun potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi. "Ini bisa diterapkan pasal 2 UU Tipikor, perbuatan melawan hukum yang merugikan negara," ujarnya.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa apabila pihak terkait memenuhi kewajiban administratif seperti pembayaran pajak dan pengurusan izin, maka pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai administratif. Namun, jika kewajiban tersebut diabaikan, maka dapat masuk ke ranah pidana korupsi.
Tindakan Sah dalam Proses Hukum dan Potensi Kerugian Negara
Abdul menilai langkah Kejagung dalam menelusuri aset serta memblokir rekening milik Samin Tan dan keluarganya merupakan tindakan sah dalam proses penegakan hukum sambil menunggu proses pidana berjalan. Ia menambahkan, apabila Undang-Undang Perampasan Aset telah disahkan, maka aset yang terkait dapat langsung disita dan dilelang untuk kemudian dimasukkan ke kas negara tanpa harus melalui proses peradilan.
Selain itu, Abdul menyoroti potensi kerugian negara dari sisi lingkungan. Menurutnya, apabila tidak dilakukan pemulihan atas bekas aktivitas tambang, maka kerusakan lingkungan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari kerugian negara, memperkuat dasar hukum untuk penindakan lebih lanjut.
Kasus ini bermula dari Samin Tan yang ditahan KPK terkait dugaan suap kepada mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih untuk pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kalimantan Tengah. Kini, Kejagung memperluas penyelidikan dengan fokus pada aset-aset yang diduga terkait aktivitas ilegal tersebut.
