Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun ke 34, PDIP Soroti Ancaman bagi Ekonomi Nasional
Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025, merosot menjadi 34 dari sebelumnya 37 pada tahun 2024. Data terbaru ini memicu kekhawatiran di kalangan politisi dan pengamat, dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti dampak potensialnya terhadap perekonomian nasional.
PDIP: Faktor Penghambat Pertumbuhan Ekonomi
Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian, Said Abdullah, menegaskan bahwa penurunan indeks korupsi dapat menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Ya, salah satu faktornya pastilah itu, meski bukan satu-satunya faktor," ujar Said dalam keterangannya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Said mengaku cukup terkejut dengan hasil tersebut, terutama mengingat gencarnya upaya penegakan hukum belakangan ini. "Cukup mengagetkan. Di balik gencarnya aparat penegak hukum, justru indeks persepsinya turun. Namun, saya tidak akan mengatakan ini sebagai anomali lagi," tambahnya.
Keprihatinan dan Evaluasi Menyeluruh
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas penurunan CPI. Menurut Hasto, upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari penegakan hukum yang tertib, konsisten, dan didukung keteladanan aparat.
"Hal yang paling dilarang untuk dilanggar adalah aparat penegak hukum itu sendiri, karena mereka oleh undang-undang mendapatkan kedudukan yang istimewa. Kita tahu fenomena dalam proses politik, penegak hukum sering kali dilibatkan menjadi alat-alat kekuasaan. Ini yang tidak boleh terjadi," tegas Hasto.
Hasto menambahkan bahwa kualitas demokrasi, transparansi, dan penegakan hukum menjadi faktor utama dalam menentukan kemajuan suatu negara. "Ketika hukum tidak berkeadilan, ini menciptakan risiko yang mengakibatkan semuanya menjadi biaya mahal. Pemilu biaya mahal, investasi biaya mahal, distribusi logistik, hingga distribusi pangan menjadi mahal. Ini yang kita tidak inginkan," jelasnya.
Langkah Konkret PDIP: Kurikulum Pencegahan Korupsi
Menanggapi situasi ini, PDIP mengaku tengah merancang langkah-langkah konkret untuk berkontribusi dalam pencegahan korupsi. Hasto menyebut partainya sedang menyusun kurikulum pencegahan korupsi bagi kader-kader partai.
"Kami sekarang merancang suatu kurikulum pencegahan korupsi. Kami melibatkan pakar, termasuk mantan pejabat di KPK, sebagai narasumber. Partai harus terdepan dalam upaya-upaya pencegahan korupsi tersebut," tutur Hasto.
Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia ini diharapkan menjadi bahan evaluasi menyeluruh tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi seluruh partai politik dan institusi penegak hukum. PDIP menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk memperbaiki persepsi dan realitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
