Jakarta - Sebuah laporan baru dari kelompok hak asasi manusia (HAM) yang berbasis di Seoul, Korea Selatan, mengungkapkan lonjakan tajam hukuman mati terkait budaya asing, agama, dan "takhayul" di Korea Utara (Korut). Transnational Justice Working Group (TJWG) menyelidiki praktik eksekusi mati di Korea Utara sebelum dan sesudah penutupan perbatasan pada Januari 2020. Penutupan itu diperintahkan oleh pemimpin negara tersebut, Kim Jong Un, yang disebut bertujuan melindungi negara dari virus COVID-19. Sebagai bagian dari risetnya, mereka mewawancarai 880 pembelot dari rezim tersebut.
Mereka menemukan bahwa 153 orang dijatuhi hukuman mati di Korea Utara antara Januari 2020 hingga pertengahan Desember 2024 atas berbagai tuduhan. Angka ini meningkat hampir 250% dibandingkan periode yang sama sebelum penutupan perbatasan pada Januari 2020. Namun, lonjakan itu lebih mencolok pada vonis mati yang berkaitan dengan budaya, agama termasuk kepemilikan Alkitab, serta "takhayul". Data mereka menunjukkan 38 orang dijatuhi hukuman mati atas pelanggaran tersebut dalam waktu kurang dari lima tahun setelah Januari 2020, dibandingkan dengan periode dengan durasi yang sama sebelumnya, yakni tujuh orang.
"Sebelum penutupan perbatasan, pembunuhan merupakan pelanggaran yang paling sering dikenai hukuman mati," kata para aktivis. Dalam beberapa tahun terakhir, "fokusnya bergeser pada pelanggaran yang melibatkan budaya dan informasi asing, seperti film, drama, dan musik Korea Selatan" selain tuduhan terkait agama dan takhayul.
Kalangan elite Korea Utara 'kecanduan' konten asing
Perubahan ini menunjukkan rezim Kim Jong Un semakin siap menggunakan cara-cara ekstrem, termasuk kekerasan yang berujung kematian, untuk memastikan loyalitas kepada negara dan meredam tanda-tanda ketidakpuasan, kata para pakar. Meskipun penindakan semakin keras, berbagai konten asing disebut sudah banyak beredar di Korea Utara.
"Sudah terlambat bagi rezim Korea Utara untuk memasukkan kembali 'jin' (konten asing) ini ke dalam botol," kata Greg Scarlatoiu, Direktur Eksekutif Committee for Human Rights in North Korea yang berbasis di Washington D.C., AS. "Di Korea Utara, penindakan selalu semakin keras," ujarnya. "Jumlah orang yang benar-benar percaya pada rezim terus menurun drastis. Alih-alih indoktrinasi ideologis, kekerasan kini menjadi pilihan utama rezim."
Scarlatoiu mengatakan data Transnational Justice Working Group (TJWG) "konsisten" dengan temuan organisasinya. "Anak laki-laki dan perempuan dari kalangan elite Korea Utara yang tinggal di wilayah perkotaan kecanduan budaya pop Korea Selatan yang masuk secara ilegal dan film aksi Amerika," katanya. "Mereka rela mempertaruhkan nyawa untuk mengakses informasi tersebut."
Pada satu masa, bahkan Kim Jong Un sempat terlihat bersimpati terhadap budaya Korea Selatan dengan menghadiri konser bintang-bintang Korea Selatan pada 2018. Namun, era diplomasi K-pop tampaknya kini benar-benar telah berakhir.
Rezim Kim Jong Un resah terhadap video musik dan acara TV
Pada Januari 2022, misalnya, seorang perempuan berusia 20-an dan pacarnya dieksekusi di depan publik di Provinsi Pyongan Selatan karena menonton dan membagikan film Korea Selatan, drama, dan program televisi lainnya, menurut media berbasis di Seoul, Daily NK. Perempuan yang dieksekusi itu merupakan putri dari pejabat senior di Kementerian Keamanan Negara Korea Utara. Namun, hal itu tidak cukup untuk menyelamatkan nyawanya, tulis Daily NK mengutip sumber di dalam negeri tersebut. Sisa anggota keluarganya dikirim ke kamp penjara politik.
Sekitar 300 warga setempat diperintahkan untuk menghadiri eksekusi tersebut. Sekitar 20 orang yang dituduh meminjam atau membagikan musik dan film milik perempuan itu dipaksa duduk di barisan depan saat hukuman dijalankan. Mereka kemudian ditangkap.
"Sangat mengerikan, tapi saya harus katakan, ini bukan hal yang mengejutkan," ujar Song Young-Chae, akademisi dan aktivis Korea Selatan dari Worldwide Coalition to Stop Genocide in North Korea. "Inilah cara rezim menjalankan kontrol atas rakyatnya. Jika mereka merasa kehilangan kendali karena semakin banyak warga Korea Utara menonton film dari luar negeri, maka satu-satunya alat yang mereka miliki adalah kekerasan yang lebih besar."
"Rezim Kim Jong Un takut pada video musik dan acara televisi karena ia tahu hal itu memberi rakyatnya gambaran tentang dunia di luar perbatasan Korea Utara dan membuka kebohongan bahwa mereka hidup di dalam 'surga'," ujarnya. "Hal terakhir yang ia inginkan adalah gambaran dari luar yang memicu pemikiran bebas serta dorongan untuk mencari kebebasan dan kebahagiaan."
Aktivis kecam larangan pengiriman informasi ke Korea Utara
Banyak konten asing masuk ke Korea Utara berkat para aktivis yang menyimpan materi tersebut di USB, lalu mengirimkannya melintasi perbatasan dengan balon. Tahun lalu, pemerintah Korea Selatan mengesahkan undang-undang yang melarang praktik ini dan Presiden Lee Jae-myung berharap dapat memperbaiki hubungan dengan Pyongyang.
Song Young-Chae menilai larangan itu sebagai "kesalahan besar". "Ini adalah salah satu tuntutan utama pemerintah di Pyongyang, jadi jelas bahwa memberi masyarakat di sana akses terhadap informasi membuat rezim khawatir," ujarnya. "Jika kita benar-benar ingin membantu rakyat Korea Utara, maka kita harus memberi mereka akses ke lebih banyak informasi."
Berbicara kepada DW, Greg Scarlatoiu juga menyebut keputusan Korea Selatan sebagai "kesalahan fatal". "Saya lahir dan besar di Rumania yang berhaluan komunis," katanya. "Saya memahami kekuatan informasi dari dunia luar. Hingga 80% warga Rumania tidak percaya pada propaganda rezim dan kami mendapatkan berita dari Deutsche Welle (DW), BBC, Voice of America (VoA), dan Radio Free Europe. Semua stasiun radio ini memainkan peran penting dalam runtuhnya rezim Nicolae Ceausescu pada Desember 1989."
"Warga Korea Utara harus mendengar kisah Korea Selatan yang makmur, bebas, dan demokratis," ujarnya. "Hal itu hanya bisa terjadi melalui selebaran yang dikirim dengan balon dan cara-cara lain yang masih sangat terbatas untuk menyampaikan informasi ke negara tersebut."
